PANGKALANKERINCI - Kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pemotongan dana bagi hasil (DBH) setiap Kabupaten/Kota, sangat berdampak pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan yang juga berkurang.
Akibat rasionalisasi anggaran yang terjadi sepanjang tahun 2016 ini, banyak program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang ditunda dan bahkan dicoret.
Dan ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan daerahInformasi ini dibeberkan Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan Tengku Zulfan, Kamis (17/11/2016) di Pangkalankerinci.
Katanya, program yang dicanangkan Pemkab Pelalawan yang ditunda atau dicoret dapat dilihat dari data lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pelalawan pertanggal 28 Oktober lalu sebanyak 153 paket telah selesai dilelang oleh ULP. Sedangkan dua paket lainnya sedang berjalan dan pekan depan akan tuntas.
"Angka 155 proyek yang telah dilelang cukup sedikit, jika dibanding dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) tahun 2016 yang disusun diawal. Kalau dilihat dari data awal, ada 263 paket yang akan di lelang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekarang yang dilelang hanya 155 saja. Tentu ini semua merupakan dampak pengaruh dari rasionalisasi," ujarnya.
Lanjut mantan Kabag Keuangan Setdakab Pelalawan ini, rasionalisasi anggaran yang terjadi mengharuskan pemkab terpaksa memangkas anggaran dari setiap SKPD.
"Imbasnya Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membatalkan proyek-proyek yang dinilai masih bisa ditunda untuk tahun depan. Otomatis data awal dari Sirup berkurang dalam pelaksanaannya," pungkasnya. (max/mcr)
