SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, berjanji tidak akan mengikuti jejak wilayah lainnya yang merumahkan tenaga harian lepas (THL) walau krisis keuangan dan rasionalisasi melanda APBD.
"Akibat minimnya anggaran hampir semua daerah melakukan resionalisasi pegawai, namun kita tidak ingin begitu, kami harap di Meranti tidak terjadi," kata Wakil Bupati Meranti Said Hasyim, usai apel pagi di lingkungan Sekretariat Pemda Kabupaten Meranti, Senin (7/11/2016).
Said Hasyim menjelaskan minimnya anggaran Pemda saat ini bukan saja dirasakan di Kabupaten Meranti, tetapi juga oleh wilayah lainnya di Riau bahkan Indonesia.
Akibat minimnya anggaran beberapa daerah terpaksa melakukan rasionalisasi pegawainya. Kendati demikian ia menegaskan meski dengan anggaran terbatas Kabupaten Meranti tidak ingin melakukan hal serupa atau sedapat mungkin tidak.
Namun ia berpesan yang perlu diperhatikan oleh ASN dan tenaga honorer yakni harus terus meningkatkan kinerja. Jangan hanya masuk kantor lalu duduk-duduk terus pulang, tanpa tahu apa yang harus dikerjakan.
"Setiap ASN itu harus mengerti apa yang menjadi tugasnya, jangan hanya bisa duduk dan menunggu perintah, lakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi," tegasnya berpesan.
Wabup juga mendorong peningkatan kinerja ASN dilingkungan Pemkab dengan cara melakukan kunjungan langsung ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik usai upacara.
Disela inspeksi mendadak ia mengatakan, apa yang dilakukan kali ini merupakan hal rutin untuk melihat sejauh mana tingkat disiplin dan kinerja ASN. Tingkat disiplin salah satunya diukur dengan absensi dari ASN yang bersangkutan, karena pegawai yang baik bukan hanya mengedepankan kehadiran tapi juga kinerja.
"Dalam sidak ini selain melihat tingkat kehadiran juga mengukur kinerja sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujarnya.
Ia menambahkan sesuai komitmen ASN diharapkan berkinerja tinggi dan mengerti dengan tugas pokoknya. Dengan begitu percepatan pembangunan di Kabupaten Meranti mampu sejajar dengan wilayah lain yang lebih dulu berdiri dapat diwujudkan.
"Kita inginkan setiap ASN memilki tanggung jawab dalam melaksanakan tupoksinya, hal itu bisa kita lihat dari sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan di lapangan, pembinaan masyarakat dan capaian target kinerja," jelasnya.
Sebutnya lagi setiap ASN telah dijamin kesejahteraanya oleh negara melalui pemberian gaji dan tunjangan yang layak, di balik itu tersemat kewajiban yang harus diberikan terhadap masyarakat.
Jangan sampai ASN hanya bisa menerima haknya namun tidak mengerti dengan tanggung jawabnya. Untuk mengukur baik tidaknya kinerja ASN sangat sederhana dapat dibuktikan melalui tingkat kepuasan publik.
"Semakin banyak keluhan di masyarakat menandakan kinerja ASN belum optimal, tapi sebaliknya jika mereka puas berarti kinerja sudah baik," tegasnya mengakhiri. (max/ant)
