BAGANSIAPIAPI - Sejak pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana seluruh SMA termasuk gurunya dialihkan pengelolaannya dari kabupaten ke provinsi, nasib tenaga honorer dan tenaga komite sekolah di Rohil tak jelas.
"Ini yang belum jelas. Guru honorer dan tenaga komite SMA kita jumlahnya 900-an orang. Apakah bakal diserahkan ke Pemprov Riau atau tetap sebagai tenaga honorer Pemkab Rohil, saya belum bisa mejawabnya," ucap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Rohil, Amirudin, Ahad (6/11/2016).
Di Kabupaten Rohil sendiri, sebanyak 463 guru berstatus PNS telah diserahterimakan ke Pemprov Riau awal Oktober lalu.
Amirudin menyatakan masih menunggu regulasi dan peraturan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut masalah nasib ratusan guru honorer dan komite SMA Negeri.
"Pada dasarnya kita masih siap membayarkan gaji guru honorer dan komite SMA Negeri sederajat itu. Namun begitu, tetap kita tunggu informasi dari Kemendikbud. Kan tidak mungkin 900-an guru honorer itu diberhentikan sementara tetap kita butuhkan," tegas Amirudin.
Dikatakannya, pemberlakuan pengalihan pengelolaan SMA Negeri sederajat mulai dijalankan tahun 2017.
"Saya tidak ingat betul berapa jumlah SMA yang sudah diserahkan ke Pemprov Riau. Tetapi setiap kecamatan kita memiliki paling sedikit dua SMA berstatus negeri, "terangnya.
Namun demikian, Dia mengimbau guru honorer SMA dan komite sekolah tidak perlu panik karena pihaknya sedang menunggu informasi peraturan Kemendikbud.
"Yang jelas, kita masih membutuhkan mereka karena tidak mungkin sanggup guru-guru berstatus PNS mengajar apalagi sejak beberapa tahun lalu menerapkan sistem pembelajaran 24 jam," tutup Amirudin. (cr1)
