PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim telah menambah anggaran untuk pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016.
"Dalam hal pencegahan, penanganan, dan penangulangan bencana kita tetap memberikan perhatian besar dalam perubahan anggaran ini dengan alokasi tambahan anggaran belanja tidak terduga sekitar Rp600 juta," kata Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Senin (3/10/2016).
Hal itu disampaikannya saat membacakan nota keuangan RAPBD-P 2016 dalam sidang paripurna DPRD Riau. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih anggaran itu tidak digunakan karena lebih mengarahkan tidak ada lagi bencana.
Sementara itu, sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyoroti rencana RAPBDP tahun 2016 yang dikatakannya menurunkan anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp2,9 Miliar.
Menurut Koordinator Fitra Riau, Usman dalam rilisnya, anggaran pencegahan karlahut itu terdapat dalam empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Rp18,1 miliar. Rinciannya Dinas Kehutanan Rp7,83 miliar turun sebesar 21 persen menjadi Rp6,18 miliar, Dinas Perkebunan Rp5,12 miliar turun sebesar 6 persen menjadi Rp4,80 miliar, Badan Lingkungan Hidup Rp767 juta turun 7 persen menjadi Rp716 juta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp7,35 miliar turun 11 persen menjadi Rp6,51 miliar.
Lebih dari itu, Fitra menyayangkan belanja Karlahut itu lebih kecil dari Belanja keperluan tiga orang pimpinan daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Untuk kebutuhan ketiga pimpinan daerah ini, dalam APBD Perubahan 2016 diusulkan sebesar Rp18,4 Miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk Perjalanan Dinas, Makan dan Minum, Rumah Jabatan, Pakaian Dinas. "Anggaran yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat sebanyak 6 juta jiwa, sama besarnya bahkan lebih kecil dari belanja untuk keperluan tiga orang petinggi daerah," ungkapnya.
Lebih mengherankan lagi, lanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini tidak ada jabatan Wakil Gubenur Riau. Akan tetapi anggaran masih tetap dialokasikan. Hal ini juga dinilai sangat berpotensi untuk terjadi penyelewengan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi ketika ditanyakan hal ini mengatakan akan mengecek anggaran tersebut. Terkait anggaran wagub yang belum ada orangnya tapi dianggarkan menurutnya itu adalah biaya perawatan. (max/ant)
