PEKANBARU - Di usia ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia, kerja nyata sudah seharusnya ditunjukkan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan tidak hanya di pusat, namun juga seluruh daerah termasuk Provinsi Riau.
Untuk itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak semua komponen bekerja bersama-sama membangun dan mengubah paradigma nasional. Dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
"Mari kita memperbaiki regulasi dan birokrasi secara masif seiring dengan perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi,” papar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, saat pidato HUT RI ke-71, Rabu (17/8/2016) lalu.
Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menjadi inspektur upacara pada HUT RI ke-71.
Melalui 'Kerja Nyata', Riau akan bersinergi dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dan kerja nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi barometer keberhasilan dengan tujuan merealisasikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri minyak ini.
Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau harus memberikan kerja nyata kepada masyarakat. Sesuai momen kemerdekaan. Tambahnya, merdeka artinya bebas, tapi harus dimaknai secara positif dalam mengisi kemerdekaan, yaitu terus berkreasi, berinovasi dan terus belajar untuk masa depan yang lebih baik.
"Sebagai penyumbang PAD terbesar di Indonesia, Provinsi Riau harus senantiasa mempertahankan dan meningkatkan capaiannya dari tahun ke tahun. Dengan kerja keras seluruh SKPD dan masyarakat Riau, cita-cita yang begitu besar sebagai provinsi yang sejahtera sangat mungkin diwujudkan," terangnya.
Lanjutnya, kerja nyata akan diterapkan agar institusi, termasuk sekolah dan aspek lainnya akan menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat peran dan dukungan nyata. Efek timbal balik, tentu memberi efek bagi pembangunan daerah, Provinsi Riau. Jika diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku pada triwulan pertama tahun 2016, Riau telah mencatat hasil Rp162,16 triliun, tumbuh 2,34 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015.
"Provinsi Riau menempati posisi ke-5 PDRB terbesar di Indonesia dan terbesar di Pulau Sumatera. Pertumbuhan teringgi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas,” jelas gubernur yang akrab disapa Andi Rachman ini.
Selain itu, untuk mendukung keselarasan pembangunan nasional di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beberapa waktu lalu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005-2025 di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Pemprov Riau menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang menyangkut Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025. Acara itu dibuka Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman itu juga dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, anggota DPR RI Dapil Riau, Pimpinan beserta angota DPRD provinsi Riau, anggota DPD RI asal Riau, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah Riau, Pelaksana tugas Setdaprov Riau, tokoh masyarakat, tokoh perguruan tinggi, Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan pemprov Riau serta tamu undangan yang hadir lainya.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek saat itu menjelaskan Perda nomor 9 tahun 2009 tentang RPJPD provinsi Riau tahun 2005-2025 meliputi, penajaman visi dan misi daerah, penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi misi daerah, penajaman sasaran pokok membangunan, klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan daerah serta membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan daerah dan keterlibatan masyarakat dalam penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah yang merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan parsitifatif dalam mentukan arah dan sekala prioritas jangka panjang pembangunan daerah selama kurun waktu dua puluh tahun.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saksikan pertunjukan saat hadiri penyerahan remisi HUT RI ke-71.
"Riau telah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Riau dan merekomendasikan revisi terhadap RPJPD Riau 2005-2025 sesuai dengan sistem matika RPJPD Riau 2005-2025 pada Peraturan Mendagri (Permendagri) tahun 2010," kata Gubri.
Di samping itu, perlu penyusunan strategi pembangunan yang lebih komperhensif untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan. Selainitu, perlu peningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat RPJPD Riau 2005-2025 pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.
Diperlukan juga tata kelola pemerintahan khususnya kapasitas aparatur dalam menterjemahkan dan menjalankan amanat RPJPD Riau dalam setiap sektor atau bidang pembangunan. Juga perlunya arah pembangunan kemaritiman dan energi diakomodir dalam rumusan arah kebijakan pembangunan.
"Kegiatan ini untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Riau itu agar dapat tercapai sesuai dengan targetnya dan terwujudnya provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara tahun 2020," ujar Gubri.
