PEMERINTAH Kabupaten Rokan Hilir masih merevitalisasi perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi skala prioritas utama dalam pembangunan daerah. Tujuan dari program ini tak lain untuk menekan angka penganguran dan kemiskinan.
Tiga pilar pondasi pembangunan itu menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati H Suyatno-Drs Jamiludin dalam mewujudkan kabupaten yang andal. Dengan begitu, Rohil dapat menuju pusat perekonomian jalannya roda pemerintahan dengan harapan menekan angka kemiskinan.
Gencarnya Pemkab Rohil dalam perbaikan infrastruktur seluruh jalan hingga ke pelosok daerah pesisir terus digesa, mulai dari jalan kota dan lingkungan, saluran air (drainase), pelebaran ruas jalan menjadi dua jalur di tiap kecamatan, dan jalan lintas wilayah pesisir untuk menghubungkan, Bagansiapiapi, Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas, hingga Sinaboi.
Hasilnya, kini dapat terus dirasakan khalayak ramai seperti proses pembangunan jembatan Pedamaran I dan II untuk memutus keterisoliran daerah. Semua itu diciptakan tak lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah daerah.
Bupati Rohil H Suyatno dan Anggota DPRD Riau Siswaja Muljadi, serta Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan berbicang di sela kunjungan kerja ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas.
"Selain perbaikan infrastruktur, Pemkab Rohil masih mengantongi sejumlah program utama lainnya, seperti peningkatan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan dan rehab sekolah serta sarana prasanannya. Target kita, tiga pilar pondasi ini dapat terwujud 2 tahun mendatang, maka Rohil menjadi pusat perekonomian di Riau," papar Bupati H Suyatno.
Dalam 2 tahun ke depan, Bupati menyakini, skala prioritas ini apabila dapat dirampungkan tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah hanya mengalokasikan dana untuk perawatan infrastruktur saja.
"Saat inipun kita terus memperbaiki manajemen setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan memperbaiki sistem manajemen SKPD, diharapkan pemerintah daerah dapat terus melanjutkan pembangunan lainnya hingga berakhir dalam wujud pengentasan kemiskinan," Suyatno.
Mengenai pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga terus menggelontorkan dana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Boleh di kroscek sendiri, kini masyarakat yang mengharapkan pelayanan kesehatan lebih dipermudah lagi. Cukup membawa kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) baik di RSUD DR Pratomo Bagansiapiapi maupun puskesmas rawat inap di tiap kecamatan dapat dilayani dengan baik," tegas Suyatno.
Wabup Jamiludin menandatangani salah satu dokumen dalam mendukung program pembangunan Pemkab Rohil.
Sementara itu, mengenai sarana dan prasana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat Rohil dapat mengenyam dunia pendidikan dengan latar belakang berbagai jenjang. Sebab, mulai dari gedung PAUD hingga perguruan tinggi swasta dan negeri telah menjamur di Rohil. Bahkan, berdiirinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Rohil di Ujung Tanjung menjadi bukti komitmen Pemkab Rohil akan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.
Tak berhenti sampai disitu, Pemkab Rohil juga telah merampungkan pengerjaan berbagai sarana dan prasarana lainnya, seperti pembangunan sejumlah kantor pusat pemerintahan dan gedung DPRD di Batu Enam Bagansiapiapi. Malahan, kini Kabupaten Rohil telah memiliki Makodim 021 di lokasi yang sama.
Rohil Mampu Bersaing dengan Kabupaten/Kota Lain
MEMASUKI usia 17 tahun, Kabupaten Rokan Hilir mampu mengejar dan bangkit dari ketertinggalan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Kini, kabupaten berjuluk 'Negeri Seribu Kubah' ini telah pula sejajar dengan daerah lainnya.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari saling bersinerjinya pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Rohil. "Kabupaten Rohil dilahirkan 17 tahun yang lalu. Sebagai kabupaten baru, tapi daerah ini sudah mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lainya yang ada di Riau. Semua program yang dijalankan sudah bersinerji, dengan usia ke 17 tahun ini, pemerintah bersama masyarakat dan DPRD membawa negeri ini sejajar dengan kabupaten yang ada di Provinsi Riau," sebut Wakil Bupati Rohil Drs Jamiludin.
Semua program pembangunan yang dilaksanakan dari bupati pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat kini telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan. Dimasa kepemimpinan ketiga, Bupati Rohil H Suyatno, dirinya selaku tentulah amat berat mengemban tugas dalam keseharian namun kembali dipercaya masyarakat melanjutkan kepemimpinan Rohil hingga 2021 mendatang.
Forkompinda foto bersama dengan Wabup Rohil Drs Jamiludin dalam suatu kesempatan di Kantor Bupati Rohil, Jalan Merdeka Bagansiapiapi.
"Akan tetapi dengan kerjasama baik yang dijalankan bersama DPRD dan masyarakat, tidak terlepas pihak keamanan dalam hal menciptakan kondisi yang kondusif, sampai saat ini kabupaten Rohil selain pesat akan pembangunan kondisi masyarakatnya hidup rukun damai serta tidak pernah terjadinya gesekan," sambung Wabup Jamiludin.
Daerah ini memang tergolong sangat aman dan kondusif. "Ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak, tidak terkecuali jajaran Polres Rohil dalam menjaga kondisi di daerah ini. Ke depan, menciptakan dan mempertahankan kepercayaan terhadap masyarakat menjadi tugas pokok
pemerintah. Semua ini dilakukan agar Rohil semakin jaya dan siap bersaing baik sumber daya manusia, pontensi daerah berupa serta sumber daya alam dapat mensejahterakan masyarakat," jelas Jamiludin.
Peran Penting SKPD Harus Ditingkatkan
SELURUH satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk dapat mengalakan segala potensi yang ada. Pasalnya, letak geografis Bagansiapiapi dinilai sangat strategis dari segala aspek ekonomi, budaya, politik dan sosial. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat kedepanya.
"Saat ini roda pembangunan di daerah yang terkenal dengan hasil ikan memiliki nilai historis yang cukup tinggi dan, dikenal oleh berbagai daerah ini saya anggap sudah berkembang cukup pesat. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan itu," sebut Ketua DPRD Nasruddin Hasan.
Sambungnya, langkah awal yang harus dilaksanakan, di samping meneruskan pembangunan di segala infrastruktur sarana dan prasarana. Juga harus digalakan semua potensi yang ada, demi mengangkat kesejahteraan rakyat. "Kita sepakat dengan Pemkab Rohil untuk dapat meneruskan pembangunan sarana infrastruktur secara merata. Selanjutnya, setelah segala potensi digalakan tentu dapat membuka lapangan kerja. Namun demikian seluruh SKPD harus terus menggali potensinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," pintanya.
Oleh karena itu, harapnya, lapangan kerja tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hampir di seluruh daerah di Rohil. "Salah satunya seperti kecamatan Bangko, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Batu Hampar. Oleh karena kecamatan yang disebutkan tadi masih memiliki angka kemiskinan. Semua unsur masyarakat di Rohil tentunya tidak terlepas harus terus mendukung program yang jadi prioritas Pemkab terhadap pembangunan sarana prasarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di Rohil," jelasnya.
Hal ini dilakukan agar upaya untuk mencermati dan menjawab segala bentuk permasalahan di daerah-daerah terisolir dapat teratasi. "Sehingga dengan adanya pembangunan seperti ini, menjadikan kabupaten Rohil bisa berkembang seperti daerah-daerah lain. Program prioritas tersebutkan juga didukung DPRD. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan, program prioritas ini harus juga dikerjakan secara profesional," saran Ketua DPRD.
Bupati H Suyatno dan Ketua DPRD Nasrudin Hasan saat berkunjung ke Pulau Jemur.
Sehingga masyarakat daerah terisolir juga merasakan dari imbas pembangunan sarana prasarana infrastruktur tersebut. Menurutnya, salah satu faktor penyebab utama terisolirnya suatu daerah diantaranya adalah sarana dan prasarana infrastruktur di kabupaten Rohil belum memadai. Hingga tidak mengherankan bila masalah infrastruktur dijadikan isu sentral di Kabupaten Rohil.
"Dari semua program pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan Pemkab Rohil, ternyata ada yang masih tetap dalam skala prioritas yakni soal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Termasuk jalan dan jembatan Lintas Pesisir Pantai dan jalan tembus Sinaboi-Dumai. Isu sentral menjadi permasalahan pokok lainnya yaitu kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan," urainya.
Sarana infrastruktur seperti transportasi misalnya, ternyata memang merupakan salah satu sektor penting dan strategis dalam konteks perbaikan dan peningkatan perekonomian yang ada di daerah-daerah. Pelaksanaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana transportasi di Rohil ternyata memang belum sepenuhnya menjangkau diberbagai daerah. Terlebih di wilayah yang notabenenya di Pesisir Pantai yang menyebabkan kondisi daerahnya menjadi terisolir.
"Dan tentu gilirannya, untuk menjangkau daerah tersebut terpaksa harus mengunakan sarana transportasi angkutan laut dan sungai yang kondisinya sangat tergantung faktor alam seperti pasang surut air. Demikian juga halnya dengan infrastruktur listrik, pengairan dan irigasi dan air bersih yang ada di Rohil ternyata belum merata. Malah, kondisinya juga belum memadai. Dampak yang timbulkan dari daerah yang terisolir, tampaknya cukup merambat kesemua sektor yang ada," ungkap Nasruddin.
Salah satunya, daerah tersebut sulit berkembang yang gilirannya mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia. "Besar harapan kami, semua kebijakan dan program yang telah dijalankan Pemkab Rohil dapat didukung oleh semua elemen. Sehingga kebijakan dan program tepat pada sasaran yang telah ditentukan. Mudah-mudahan apa yang jadi keinginan kami (masyarakat) hendaknya dapat tercapai," harapnya.
