BATAM - Mulai tahun 2017 mendatang, pejabat tinggi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) harus rela mengencangkan ikat pinggang. Sebab, tunjangan di luar gaji pokok Bupati H Suyatno, Wabup Jamiludin, termasuk Sekertaris Daerah (Sekda) hingga pejabat eselon II sepakat dipangkas.
Hal ini diungkapkan Wabup Jamiludin, Kamis (18/8/2016) di sela melepas ratusan Jamaah Calon Haji (JCH) Rohil melalui Embarkasi Bandara Hang Nadim Batam. Jamiludin membeberkan, dari pemangkasan tunjangan bupati, wabup, dan sekda dalam setahun mencapai Rp200 juta.
"Sedangkan, jika Satuan Kerja (Satker) kita disahkan dewan atas perubahan usulan dari Mendagri sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi 27 dari 34 satker. Maka dari para kepala satker bisa menghemat sampai Rp1,62 miliar setahun. Karena setiap kepala satker akan dipotong tunjangannya per bulan Rp5 juta," ungkap Jamiludin.
Dengan begitu, sambung Jamiludin, penghematan anggaran tahun 2017 tercapai. Apalagi, tahun depan Pemkab Rohil diprediksi masih mengalami devisit anggaran. "Asumsi APBD kita tahun 2017 hanya Rp1,5 triliun, tentunya kita harus berhemat. Dengan begitu, terpaksa tunjangan pejabat kami pangkas sedikit untuk dialihkan ke sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hilir," rinci Jamiludin.
Menurut Jamiludin, semua Kepala Satker Pemkab Rohil sepakat menyangkut pemangaksan anggaran. "Tahun depan saja pak Bupati H Suyatno tidak mengambil anggaran baju dinas. Ini dilakukan beliau supaya devisit anggaran cepat pulih. Coba kita hitung bersama, dari 27 kepala satker menyumbahkan Rp1,62 miliar setahun," beber Wabup Jamiludin.
"Angka itu didapat dari setiap kepala satker tunjangannya dipangkas Rp5 juta dikali 27 kepala satker maka hasilnya, Rp135 juta per bulan. Lalu jumlah dari Rp135 juta dikali setahun dapatnya Rp1,62 miliar lalu ditambah dari pemangkasan tunjangan bupati, wabup, dan sekda Rp200 juta setahun maka totalnya Rp1,8 miliar," sambung Jamiludin. (cr1)
