RIAUREALITA.COM — Pemerintah menilai daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga kuat, terlihat dari pertumbuhan transaksi pembayaran digital QRIS yang melampaui 100 persen. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyebut lonjakan tersebut mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat ke kanal daring dan marketplace. Pemerintah juga menggelontorkan subsidi dan kompensasi Rp 376,8 triliun hingga 30 September 2026 untuk menopang daya beli.
Dradjad menjelaskan bahwa peningkatan drastis jumlah transaksi QRIS menandakan tingginya aktivitas konsumsi yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menangkap pergeseran pola konsumsi tersebut dalam data resminya.
"Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace atau (belanja) online," ujar Dradjad dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2026.
"Nah, pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari Pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus," tambah dia.
Daerah Berbasis Industri Pengolahan Tumbuh di Atas Rata-Rata
Selain dari sisi konsumsi, Dradjad menyoroti kinerja ekonomi daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat. Daerah-daerah dengan kawasan industri yang tertata baik tercatat mampu tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi daerah-daerah yang basis industri pengolahannya kuat, kawasan industrinya bagus, itu tumbuhnya juga sangat-sangat bagus. Hal ini menjadi basis bagi Kemenko Perekonomian untuk pembuatan kebijakan-kebijakan ke depan. Selain itu, untuk menjaga pertumbuhan ke depan, persoalan net export juga perlu diperhatikan," kata dia.
Inflasi Indonesia Bersifat Cost-Push, Bukan Permintaan
Pemerintah juga menyoroti karakter inflasi domestik yang berbeda dari banyak negara lain. Inflasi di Indonesia lebih banyak didorong oleh faktor biaya atau suplai, bukan oleh permintaan.
"Jadi, bukan inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari demand. Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir daya beli bagus tapi ternyata inflasinya cost-push, itu karena walaupun daya beli bagus, tapi supply-nya tidak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi," ucap Dradjad.
Dradjad mendorong pembentukan kebijakan yang berlandaskan data, dengan memanfaatkan rilis BPS setiap kuartal. Ia berharap hal-hal yang belum tertangkap BPS dapat terpantau ke depannya.
"Kami berharap juga agar hal-hal yang mungkin belum tertangkap oleh BPS (saat ini) dapat terpantau ke depannya, karena BPS ini kan yang bagian memfoto dan mencatat. Dari sana, kami bisa membuat kebijakan yang tepat dan perlu juga dikombinasikan antar instansi pemerintahan terkait. Nanti tentu kami akan ajak Ibu Kepala BPS untuk keliling ke K/L terkait lainnya untuk sharing data," tutup Wamenko Dradjad.
Subsidi dan Kompensasi Rp 376,8 Triliun per September 2026
Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp 376,8 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 84,3 persen dari pagu APBN 2026, dan melonjak 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 244,6 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa peningkatan pembayaran subsidi dan kompensasi merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global.
"Saat ini sudah Rp376,8 triliun. Ini ada beberapa macam subsidi, tapi ini utamanya adalah ke PLN dan Pertamina. Sehingga subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September, itu lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu dibayarkan Rp244,6 triliun," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat, 9 Oktober 2026.
Faktor Pendorong Lonjakan Realisasi Subsidi
Kemenkeu mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi besaran realisasi subsidi dan kompensasi. Faktor-faktor tersebut meliputi:
- Pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
- Peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi
Volume BBM bersubsidi tercatat mencapai 13.408,6 ribu kiloliter hingga September 2026, meningkat 9,1 persen secara tahunan. Sementara konsumsi LPG 3 kilogram mencapai 5.761,6 juta kilogram, tumbuh 2,2 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Fluktuasi harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi ke depan. Indonesia pernah menghadapi kondisi serupa pada 2022 ketika konflik Rusia-Ukraina mengguncang pasar energi global, yang bisa menjadi acuan pemerintah dalam mengantisipasi tekanan terhadap anggaran subsidi.
