RIAUREALITA.COM — Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) mewajibkan aplikasi caller-ID dan pengelola panggilan mengirim laporan spam pengguna ke platform blockchain milik operator telekomunikasi. Aturan ini memperluas jangkauan penindakan spam, tetapi Truecaller menilai kebijakan tersebut anti-kompetisi karena memindahkan data komersial ke operator. Pengguna di India yang paling terdampak, mengingat negara itu adalah pasar terbesar Truecaller dengan lebih dari 350 juta pengguna aktif bulanan.
Menurut TRAI, perubahan ini bertujuan memperluas kumpulan laporan spam yang bisa ditindaklanjuti, sehingga laporan dari aplikasi terhubung langsung dengan infrastruktur penegakan industri telekomunikasi. Aturan baru juga menyentuh panggilan otomatis dan panggilan dengan suara AI.
Truecaller Menilai Aturan Ini Anti-Kompetisi
Truecaller menyebut kewajiban tersebut sebagai "pertukaran satu arah" yang "anti-kompetitif". Perusahaan berbasis di Stockholm itu menilai aturan ini memindahkan aset data komersial dari aplikasi pengelola panggilan ke operator telekomunikasi.
India merupakan pasar terbesar Truecaller, menyumbang jauh lebih dari 350 juta dari total lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan global. Aplikasi ini mengandalkan laporan komunitas, deteksi otomatis, dan sinyal lain untuk mengidentifikasi serta memblokir panggilan spam.
"Meski data dan sentimen pengguna kami jelas menunjukkan spam melonjak akibat akses bebas bagi pelaku spam, kami telah patuh sejak akhir tahun lalu," kata juru bicara Truecaller.
Skala Spam di India Capai 42 Miliar Panggilan
Dalam laporan Februari, Truecaller menyebut penggunanya di India menghadapi sekitar 42 miliar panggilan spam sepanjang 2025, termasuk panggilan yang diblokir, dilabeli, maupun diabaikan. Perusahaan juga mengklaim memblokir hampir 12 miliar panggilan spam pada periode yang sama.
Ini bukan pertama kali Truecaller berselisih dengan regulator India soal penanganan panggilan spam. Perusahaan Swedia itu sebelumnya menolak pembatasan yang melarang aplikasi pengelola panggilan memberi label spam otomatis pada panggilan dari rentang nomor tertentu yang ditetapkan pemerintah.
Amandemen Jumat lalu tetap mempertahankan pembatasan tersebut dan melarang aplikasi pengelola panggilan memblokir, memfilter, atau menandai spam secara menyeluruh pada panggilan dari seri nomor yang dipakai untuk komunikasi promosi, layanan, dan transaksional. Pengguna individu masih bisa memblokir panggilan semacam itu di perangkat masing-masing, kata regulator.
Pertanyaan Teknis yang Belum Jelas
Sumeysh Srivastava, mitra di firma konsultan The Quantum Hub yang memimpin kerja kebijakan regulasi telekomunikasi, mengatakan perubahan terbaru ini menjembatani dua lapisan berbeda. Operator telekomunikasi menyediakan jaringan dasar dan menjalankan sistem anti-spam berbasis blockchain, sementara aplikasi caller-ID beroperasi di atas jaringan untuk mengidentifikasi dan memfilter panggilan.
Menurut Srivastava, hal itu memunculkan pertanyaan teknis dan yurisdiksi, termasuk standar pelaporan yang harus diikuti aplikasi dan bagaimana kewajiban itu ditegakkan terhadap perusahaan yang bukan operator telekomunikasi.
Draf Maret mengusulkan penggunaan undang-undang IT India untuk menegakkan kewajiban ini. Namun Srivastava mencatat pengumuman baru tidak menyebut apakah mekanisme penegakan tersebut dipertahankan dalam aturan final.
Kazim Rizvi, pendiri direktur think tank kebijakan The Dialogue di New Delhi, menilai mewajibkan aplikasi mengirimkan laporan spam spesifik dari pengguna berbeda secara material dari mewajibkan berbagi dataset lebih luas, sinyal reputasi, atau sistem analitik yang dipakai untuk mengidentifikasi panggilan mencurigakan.
Rizvi menambahkan aturan ini perlu kejelasan soal informasi apa yang harus dikirim, bagaimana pengguna diberi tahu atau dimintai persetujuan, serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan setelahnya.
TRAI tidak menanggapi pertanyaan TechCrunch soal informasi apa yang wajib dibagikan aplikasi dan apakah aturan ini juga berlaku untuk fitur pelaporan spam yang tertanam di sistem operasi smartphone serta dialer seperti Android dan iOS.
Aturan Baru untuk Panggilan Berbasis AI
Amandemen tersebut juga mengatur meningkatnya penggunaan perangkat lunak dan agen suara AI untuk melakukan panggilan. Panggilan yang dilakukan otomatis tanpa seseorang menekan nomor secara langsung kini masuk kerangka application-to-person (A2P) TRAI, termasuk robocall dan panggilan dengan suara direkam atau suara artifisial.
Perusahaan yang memakai sistem semacam itu harus mendeklarasikan penggunaannya dan nomor telepon yang terlibat ke operator telekomunikasi mereka terlebih dahulu. Panggilan A2P yang tidak dideklarasikan akan diperlakukan sebagai spam, kata TRAI.
Srivastava menilai ujian utamanya adalah bagaimana panggilan dimulai, bukan sekadar apakah panggilan memakai suara buatan AI. Hal ini menyisakan ketidakpastian soal panggilan berbantuan AI yang tetap dimulai oleh manusia.
Bagi pengguna di Indonesia, aturan ini menjadi gambaran bagaimana regulator mulai menyentuh ekosistem caller-ID dan panggilan AI. Truecaller sendiri punya basis pengguna besar di pasar lokal, sehingga arah kebijakan di India berpotensi memengaruhi fitur dan kebijakan data aplikasi tersebut di wilayah lain.
