PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran guna menjaga keseimbangan fiskal daerah menyusul prediksi tidak tercapainya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengungkapkan bahwa meskipun APBD 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun, pemko menargetkan realisasi yang lebih realistis, yakni sekitar Rp3 triliun. Langkah ini diambil berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, di mana realisasi APBD hanya mencapai Rp2,7 triliun dan menyebabkan tunda bayar.
“Selisih antara target dan realisasi tahun lalu memicu munculnya tunda bayar. Karena itu, kami kini lebih berhati-hati agar kondisi serupa tidak terulang,” ujar Markarius saat diwawancarai di Gedung DPRD Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).
Dari hasil efisiensi yang telah dilakukan, Pemko berhasil menghemat anggaran sekitar Rp280 miliar. Sebanyak Rp80 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk program prioritas, seperti perbaikan jalan berlubang, pembenahan drainase, dan pengelolaan sampah.
Selain itu, Pemko juga tengah membahas pergeseran anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengalihkan anggaran ke program yang lebih tepat sasaran. “Kami terus mencari ruang fiskal dari program-program yang bisa dikaji ulang dan dialihkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemko juga berharap dana tunda salur dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dapat segera dicairkan. Tahun lalu, tunda salur dari provinsi tercatat sebesar Rp150 miliar, dan tahun ini diperkirakan meningkat menjadi Rp200 miliar.
“Jika dana tunda salur dari provinsi bisa segera direalisasikan, itu akan sangat membantu kami dalam mencicil kewajiban tunda bayar tahun 2024,” tutup Markarius.
