PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang diterimanya, Riau menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional dalam jumlah kasus PHK, dengan lebih dari 3.000 kasus.
“Dari berita beberapa hari terakhir, saya melihat Riau berada di posisi kedua tertinggi PHK dari seluruh provinsi. Sudah ada lebih dari 3.000 kasus, dan penyumbang terbesar berasal dari PT Sambu di Indragiri Hilir,” ujar Gubernur Wahid saat menghadiri acara bersama BPS Riau, Selasa (8/4/2025).
Menurut Wahid, lonjakan PHK di PT Sambu bukan disebabkan oleh kebijakan ekspor bahan mentah, melainkan akibat merosotnya produksi kelapa rakyat yang menjadi bahan baku utama perusahaan tersebut.
“Biasanya, satu hektar kebun kelapa rakyat dapat menghasilkan sekitar 10.000 butir dalam dua hingga tiga bulan. Sekarang hanya 5.000 butir. Ini berarti terjadi penurunan produksi hingga 50 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penurunan produksi kelapa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kondisi alam, usia tanaman kelapa yang sudah tua-antara 35 hingga 40 tahun-serta buruknya tata kelola perairan yang menyebabkan intrusi air laut dan berdampak pada produksi buah.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita di Riau. Karena itu, kami sangat berharap BPS dapat menyediakan data yang akurat terkait kondisi daerah, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK), Nilai Tukar Petani (NTP), inflasi, serta ekspor dan impor, guna mendukung pengambilan kebijakan,” ujar Wahid.
Gubernur juga menekankan pentingnya data kemiskinan ekstrem yang terperinci agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami membutuhkan data tentang lokasi masyarakat miskin, serta intervensi apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, intervensi tersebut benar-benar bisa mengangkat masyarakat keluar dari jerat kemiskinan ekstrem,” tutupnya.
