KAMPAR - Kabar terkait maraknya pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah di Kampar, Riau, membuat Bupati Jefry Noer berang dan bakal menindak tegas oknum yang melakukan hal tersebut.
"Program lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar yang digagas tepatnya pilar ketiga yakni Peningkatan Sumbet Daya Manusia. Dengan peningkatam SDM tersebut pemda Kampar telah memberikan dunia pendidikan gratis, akan tetapi belakangan ini salah seorang wali murid melaporkan secara langsung melalui SMS tentang masih adanya pungutan terhadap wali murid," kata Jefry di Kampar, Senin (25/7/2016).
Mendapat kabar melalui SMS tersebut dan setelah mengecek kebenarannya, Jefry langsung menuju sekolah yang dimaksud untuk melihat dan mendengar secara langsung penjelasan dari wali murid, para guru dan komite.
Dimana kunjungan tersebut dilakukan Bupati Jefry Noer di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Tapung di Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, kemarin.
Jefry Noer dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah dikompirmasi kepada kepala sekolah SMPN 3 Tapung M Idris,M.Pd, kepala UPTD P dan K Tapung Muhammad Aidil dan Panglimo Mudo Dubalang Tapung membenarkan hal tetsebut, akan tetapi pihak sekolah telah mengakui dan meminta maaf dan atas uang yang telah terlanjur pihak sekolah berjanji akan mengembalikannya.
Sebab ungkap Jefry Noer, uang seragam yang dibebankan kepada wali murid untuk tingkat SMP sebenarnya dari seragam hitam putih, pramuka, batik dan melayu cuma lebih kurang sebanyak Rp 500 ribu, serta untuk tingkat SMA lebih kurang Rp700 ribu akan tetapi di sekolah ini diminta lebih kurang Rp 1,3 juta.
Selain itu, terkait pungutan sebelumnya seperti uang daftar ulang, uang bangku, uang buku, uang perpisahan serta uang kea kedepan tidak ada lagi, bagi sekolah yang masih melakukan hal tersebut segera lapor kepada Kepala UPTD, Dinas P dan K atau langsung ke Bupati Kampar.
"Kita tahu sekarang ini bahwa harga karet terus turun serta sawitpun ikut trek, maka uang seratus ribupun akan terasa berat bagi para wali murid yang bekerja sebagai petani. Akan tetapi para orang tua dan kitapun berharap juga anak-anak di Kampar minimal harus memiliki ijazah tamatan SMA," katanya.
Dengan demikian, sekali lagi Jefry Noer berharap kedepan disetiap sekolah tidak ada lagi pungutan liar kepada wali murid.
Apabila masih ada terjadi pungutan kepada wali murid, Jefry mengimbau segera melapor dengan data yang lengkap agar laporan tersebut bisa ditanggapi cepat dan pelakunya termasuk kepala sekolah bisa diturunkan jabatannya.
Sementara itu Anggota DPRD Riau Eva Yuliana yang berkesempatan hadir pada acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan ucapan apresiasi kepada pemda kampar dalam lima pilar pembangunannya, yakni pilar ketiga Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan program mengratiskan dunia pendidikan.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kampar Rahmad Jevarijuniardo pada kesempatan tersebut ita akui bentuk program kampar itu sudh mrngratiskan dunia pendidikan. Untuk itu hal ini selaku anggota DPR Kampar Ardo mrngapresiasi terhadap prgram tetsebut karena gal ini sangat membantu dan dibutuhkan masyadakt, srmoga ptogram ini bis terus dilanjutkan. (max/mcr)
