PEKANBARU - Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Riau menilai pemberian dana hibah dan bantuan sosial oleh Pemprov Riau pada tahun 2015 masih kurang tepat sasaran karena hanya dinikmati oleh sekelompok kecil saja.
"Tahun kemarin serapan dana hibah dan bansos (bansos) pada masyarakat, rumah ibadah tidak berjalan dengan baik. Serta adanya dana bansos yang tidak tepat sasaran ke pendidikan dan agama," ujar ketua fraksi PDIP DPRD Riau, Makmun Solihin di Pekanbaru seperti dilansir Antara, Selasa (19/7/2016).
Dikatakan Makmun, yang menjadi masalah dalam serapan APBD terutama dalam penyaluran dana Hibah dan bansos, dikarenakan dalam pelaksanaan banyak perencanaan yang tidak vital serta masih bersifat 'copy paste' dan bukan dari aspirasi masyarakat.
"Inilah yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan realisasi APBD selama ini, kita berharap dana hibah dan Bansos disalurkan kepada kelompok masyarakat yang tepat. Peluang terjadinya penyelewengan sangat besar dalam penyaluran dana tersebut," katanya lagi.
Sementara itu sekretaris fraksi PDIP DPRD Riau, Almainis menyatakan bahwa perlu adanya kejelasan mengenai realisasi anggaran, agar bisa dipertanggungjawabkan dalam pemberian dana hibah dan bansos.
Dikatakannya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Provinsi Riau tahun 2015 ada beberapa temuan tentang ketidaktepatan dalam pemberiannya.
"Ada pihak penerima hibah dan bansos yang tidak memenuhi syarat kriteria sebagai objek penerima. Kemudian penerima hibah tidak bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, karena tidak disertai dengan berita acara serah terima dan perjanjian hibah daerah," ungkap Almainis.
