Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bakal kembali menggelar evaluasi kinerja terhadap para pejabat eselon II. Mayoritas mereka adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal mengikuti evaluasi.
Evaluasi nantinya berdampak terhadap pergantian kepala OPD di lingkungan pemerintah kota. Evaluasi kinerja dilakukan pasca dilantiknya, Risnandar Mahiwa sebagai penjabat walikota Pekanbaru yang baru pada akhir Mei 2024 kemarin.
"Untuk eselon II, nanti evaluasi dulu. Nanti baru ditempatkan (di posisi baru.red)," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Minggu (7/7).
Ia menuturkan, sebelumnya pemerintah kota menarik kembali usulan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi pejabat eselon II. Ada 20 kepala OPD yang dilakukan evaluasi semasa Pj Walikota Pekanbaru dijabat Muflihun.
"Memang ada rencana, tapi kita selesaikan dulu kawan kawan (pejabat) non job. Kita tempatkan mereka kembali ditempat lama atau tempat yang setara," terang Indra Pomi.
Dijelaskannya, jika pejabat itu sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang (kabid) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka pihaknya akan mengembalikan yang bersangkutan dengan jabatan kabid.
Sebelumnya Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi mengatakan, bahwa pihaknya sudah menarik kembali usulan evaluasi tersebut dari Kemendagri. Saat ini pihaknya menunggu perintah Pj Walikota Pekanbaru terkait evaluasi pejabat selanjutnya.
"Untuk usulan kemarin (sebelumnya) itu kita tarik lagi. Kita tunggu arahan dari pak Pj Walikota yang baru teknisnya seperti apa," kata Irwan Suryadi, Rabu (19/6).
Ia menuturkan, saat ini pihaknya menanti arahan dari Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Apalagi Pj Walikota Pekanbaru saat ini juga melakukan evaluasi kinerja para ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Kami bkpsdm pada posisi ini hanya menunggu arahan dari pimpinan," terang Irwan Suryadi.
Irwan juga memastikan, saat ini Pemko Pekanbaru tidak ada mengusulkan terkait mutasi dan evaluasi pejabat kepada Kemendagri.
Ada 20 kepala OPD yang masuk dalam evaluasi awal tahun ini diantaranya, Kepala Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Staf Ahli Ekonomi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPM-PTSP, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM.
