PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (11/7/2016). Alhasil, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menambah libur.
Uniknya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT bersama Wakilnya, Ayat Cahyadi serta Sekretaris Daerah (Sekda), M Noer melakukan sidak ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diadukcapil) Pekanbaru, seorang warga bernama Andri melaporkan buruknya kinerja pegawai di instansi itu.
Andri mengeluhkan lamanya kepengurusan KTP dan KK. Dia menceritakan, di Disdukcapil, dia melakukan perubahan alamat di KTP dan KK dari alamat lama karena sudah pindah dari Kecamatan Sukajadi ke Kecamatan Tampan.
"Saya sudah mengurus sejak 8 Juni 2016 lalu. Sudah satu bulan lebih baru bisa mengambil KK dan KTP tersebut. Tidak sesuai dengan standar pelayanan dan operasional (SOP) yang katanya 14 hari kerja siap," kata Andri kepada Walikota.
Dia berharap, jika memang ada kendala di Disdukcapil, seharusnya ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa adanya kendala dan keterlambatan pengambilan berkas.
"Kalau kayak gini masyatakat juga repot mesti bolak balik lihat apakah sudah selesai apa belum. Tapi kalau tidak ada kendala dan tidak sesuai SOP, mending tidak usah dikasih tahu standar kerja dan pelayanan yang tertempel di Disdukcapil," keluhnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Baharuddin mengatakan, terlambatnya penyelesaian KK dan KTP karena masalah jaringan. Dia mengakui, memang banyak warga mengekuhkan sewaktu jarungan tidak bagus.
"Masalah jaringan ini memang cukup terganggu dalam pelayanan kita, karena untuk melakukan perekaman menggunakan sistem online," jelasnya.
Selain itu, diakuinya dalam pelayanan anggotanya terkadang membuat kelalaian, sehingga pelayanan terkadang menjadi tidak maksimal. "Dari anggota saya tidak menutup kemungkinan juga. Tapi yang jelas kita tetap mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik," ujarnya.
Walikota pada saat itu juga meminta Disdukcapil harus membenahi hal-hal yang menjadi kendala di Disdukcapil. "Kita akan meminta kepada mereka untuk membenahi ini semua ke depannya," katanya.
Soal sidak yang dilakukan, kata Firdaus, pihaknya sengaja memfokuskan sidak pada Satuan kerja (Satker) pelayanan. "Semua unit akan disidak. Hari pertama tidak boleh ada terganggu. Kita Pastikan unit pelayanan aktif dalam memberikan pelayanan," sebutnya.
Sebelum ke Disdukcapil, rombongan Walikota terlebih dahulu sidak ke kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) Pekanbaru. Di sini, tingkat kehadiran pegawai 93 persen.
Menurut Kepala BPT-PM kota Pekanbaru, M Jamil 93 persen kehadiran itu bukan lantaran bolos. Namun, kata Jamil beberapa pegawai memang tidak masuk karena cuti.
Usai sidak di BPT-PM, rombongan mekanjutkan sidak ke Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru. Di sini ada dua pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan.
Di gedung yang sama, seperti kantor Dinas Koperasi dan UMKM, kehadiran 100 persen. Kemudian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang masih berada dalam satu gedung, tingkat kehadirannya 92 persen.
"Delapan persennya ada yang izin sakit dan cuti. Tidak ada yang bolos," kata Kepala Disperindag Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut. (das)
