.jpg)
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP, menggelar silaturahmi dengan seluruh kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di wilayah tersebut, Senin (22/1/2024).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebutkan, pada silaturahmi yang dilangsung di Hotel Furaya itu, Pj walikota mengingatkan para kepala sekolah untuk menjalankan tupoksinya dalam meningkatkan mutu dan memajukan dunia pendidikan.
Guru sebagai tenaga pendidik, terang Jamal, juga diimbau untuk menggalakan budaya melayu. "Bapak Pj Wali Kota ingin ada peningkatan setiap tahun terkait rapor pendidikan ini," kata Jamal.
Selain itu, para tenaga pendidik juga diingatkan bisa mengantisipasi perilaku menyimpang LGBT di lingkungan sekolah. LGBT menjadi salah satu isu yang kembali marak belakangan ini.
Kemudian, tindakan kekerasan baik fisik maupun seksual juga harus diantisipasi. Tenaga pendidik diimbau bisa mengawasi para siswanya. "Bapak Pj Wali Kota meminta ini jadi perhatian bersama untuk mengantisipasi supaya hal-hal tersebut tidak terjadi di lingkungan sekolah," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, para kepala sekolah juga diimbau bisa bersama pemerintah dalam menjaga kondusifitas dalam menghadapi Pemilu 2024. Apalagi ASN diminta harus netral dalam pesta demokrasi.
Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal, bahwa Pj Wali Kota Pekanbaru memberikan sejumlah arahan dalam proses pendidikan di tahun 2024. "Sebagai kepala daerah, bapak Pj Wali Kota sudah mengarahkan kami. Ada tentang raport pendidikan dan permasalahan yang terjadi belakangan ini," terangnya.
Ia menyebut, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah yang ada di Pekanbaru. Para pemilik dan pengawas sekolah swasta yang ada di kota ini juga ikut dalam kegiatan tersebut.
(6).jpg)
Sementara itu Pj Wali Kota Muflihun, mengatakan tunda bayar masih tersisa Rp70 miliar. "Dari penjelasan kepala Disdik tadi, untuk dana BOS bagi satu pelajar SD hanya menerima Rp900.000 per tahun. Seharusnya, operasional belajar mengajar satu murid SD Rp2,6 juta per orang. Artinya, kami harus menganggarkan dana BOS Daerah," ucap Muflihun.
Tahun ini, Pemko Pekanbaru tak bisa menganggarkan dana BOS daerah karena keterbatasan anggaran. Namun, Pemko Pekanbaru akan berupaya meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) agar bisa menambah anggaran bagi pelajar SD dan SMP.
"Kami telah menganggarkan pembangunan dua unit sekolah dan 24 ruang kelas baru (RKB) tahun ini. Diharapkan, dua sekolah baru dan penambahan RKB di sekolah lain dapat mengurangi beban orang tua yang anaknya terdampak zonasi," harap Muflihun.
Berdasarkan hasil penghitungan, belanja pegawai Pemko Pekanbaru di atas rata-rata yakni sekitar 30 persen ke atas. Solusinya, PAD harus ditingkatkan lebih dari Rp1 triliun. "Saya akan berdiskusi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat bagaimana 1.500 guru honorer itu bisa diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Muflihun.
Ia bersama kepala Disdik juga sedang memikirkan tingkat efektivitas mengajar bisa menjadi lebih baik. Apalagi, ada sekolah yang kekurangan guru. "Saya juga minta para kepala sekolah TK, SD, dan SMP agar lebih serius mengurus anak didik. Karena, kemajuan peserta didik berada di tangan kepala sekolah," ucap Muflihun.
Persoalan lain adalah masalah kebersihan dan LGBT. Dua program harus dimasukkan dalam proses belajar mengajar berupa muatan lokal. (Advetorial)
