Perketat KUA-PPAS, DPRD Riau: Banyak Anggaran SKPD Hanya Akal-Akalan

Perketat KUA-PPAS, DPRD Riau: Banyak Anggaran SKPD Hanya Akal-Akalan
Anggota Banggar DPRD Riau, Asri Auzar.
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyebutkan bahwa pihaknya akan menyeleksi terlebih dahulu anggaran yang dimasukkan oleh Pemerintah Provinsi daerah setempat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 mendatang.
 
"Sekarang kita tidak bisa main asal setuju-setuju saja setiap anggaran yang dimasukkan Pemprov Riau. Kita harus rapatkan terlebih dahulu dalan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," ujar Anggota Banggar DPRD Riau, Asri Auzar seperti dilansir Antara, Rabu (22/6/2016) di Pekanbaru.
 
Kemudian dikatakannya, jika dikemudian hari anggota Banggar menemukan adanya anggaran yang tidak memihak kepada masyarakat, pihaknya berjanji akan mencoret anggaran tersebut.
 
"Seperti anggaran dari dinas-dinas yang tidak relevan dan terkesan hanya akal-akalan saja, akan dicoret," ucapnya.
 
Lebih lanjut, pembahasan dan penyeleksian yang secara ketat tersebut disampaikannya dengan tujuan agar tidak ada lagi kedepannya anggaran mubazir yang kembali menyelip masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
 
Ia juga menambahkan, seperti tahun lalu banyak anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga banyak penganggaran yang dinilai sebagai suatu pemborosan.
 
"Jika hanya lebih banyak kegiatan seremonial dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat, maka itu akan kita coret," ungkap Politisi Demokrat Riau ini.
 
Sementara itu anggota Banggar yang lainnya Muhammad Adil mengatakan bahwa KUA PPAS tersebut memang sudah diserahkan pihak Pemprov Riau ke DPRD Riau. Namun pihaknya belum membaca secara keseluruhan, apa saja mata anggaran yang diajukan oleh pihak Pemprov Riau tersebut.
 
"Kita ingin nya pemerintah harus menganggarkan dibidang-bidang penting, seperti pembangunan infrastruktur untuk masyarakat dan kesehatan," papar Adil.
 
Namun yang paling penting itu menurutnya tentang pendidikan. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau harus memprioritaskan anggarannya tersebut.
 
"Jika itu tidak mereka prioritaskan, maka akan kita hapuskan anggaran yang bersifat seremonial," tutupnya. (max/ant)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri