Pekanbaru, RiauRealita.com - Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun, S.STP., M.AP yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, S.T., M.Si Menghadiri Rapat Kerja Banggar DPRD dengan TAPD dan OPD di Lingkngan Pemerintah Kota Pekanbaru. di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (15/11/2023).
Dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Hj.Yulianis S.Sos.,M.Si ikut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, S.T., M.Si dalam rapat bersama DPRD Kota Pekanbaru terssebut.
Diketahui, hingga pekan ketiga November ini, DPRD Pekanbaru belum melakukan perubahan apapun, terkait jadwal pengesahan APBD Murni 2024. Sesuai jadwal Banmus sebelumnya, ketuk palu APBD 2024 dilaksanakan pekan depan.
"Sampai hari ini belum ada perubahan (pengesahan APBD). Tetap di jadwal awal, meski masih ada pembahasan lagi," kata Pimpinan DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT.
Dari jadwal yang ada, praktis Banggar DPRD Pekanbaru masih punya waktu dua hari lagi, untuk pembahasan pematangan anggaran yang di poskan di APBD 2024.
Pimpinan Banggar DPRD sendiri berjanji, masih ada beberapa pembahasan lagi, terkait pemaparan program kerja OPD, termasuk pihak kecamatan.
"Ya, ada beberapa kali lagi lah, paling tidak sekali rapat lagi, tapi langsung selesai," tambahnya.
Seperti diketahui, R-APBD Murni Pekanbaru 2024, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan Pemko Pekanbaru ke DPRD, pada 5 September 2023 kemarin, sebesar Rp 2,825 triliun.
Disinggung apakah Nilai ini akan ada perubahan, apakah berkurang atau bertambah? "Nilainya tetap berdasarkan nota keuangan kemarin Rp 2,825 triliun. Kalau yang digeser-geser itu, anggaran di OPD," sebut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru lainnya, Ir Nofrizal MM.
Sekadar gambaran, angka APBD 2024 Rp 2,825 triliun tersebut, mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 Rp 2,699 triliun.
Data yang diperoleh di DPRD Pekanbaru, beberapa OPD memiliki anggaran jumbo di R-APBD 2024. Anggaran Disdik Rp 679,8 miliar. Diskes Rp 278 miliar, PUPR Rp 222,4 miliar, Rp Perkim 175 miliar, DLHK Rp 118 miliar, Dishub Rp 173 miliar, Sekretariat Daerah Rp 166 miliar.
Sekretariat DPRD Pekanbaru Rp 121 miliar. Bapenda Rp 90 miliar, BPKAD Rp 59 miliar. Sementara OPD lainnya, termasuk 15 kecamatan, anggarannya di bawah Rp 30 miliar.
