Hingga Triwulan Kedua

Realisasi APBD di Bawah 10 Persen, Pemda Meranti Salahkan Pusat

Realisasi APBD di Bawah 10 Persen, Pemda Meranti Salahkan Pusat
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim.
SELATPANJANG - Hampir setengah tahun masa pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016, namun realisasi fisik dan keuangan di daerah ini masih sangat memprihatinkan. Pemerintah Daerah menuding hal itu karena keterlambatan transfer DBH Migas dari Pusat ke Daerah.
 
Seperti dijelaskan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, realisasi APBD Tahun 2016 Kepulauan Meranti, baik fisik maupun keuangan hingga Triwulan Kedua belum mencapai 10 persen.
 
"Itu bukan disebabkan karena kurangnya kinerja, namun lebih pada tak kunjung cairnya dana transfer DBH Migas dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkap Wabup, saat Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4D) di Aula Kantor Bupati, Rabu (15/6/2016).
 
Realisasi APBD Kepulauan Meranti yang masih dibawah 10 persen, terangnya lagi, dikarenakan kas daerah masih kosong. Tim pelelangan program Pemda masih bekerja, namun menghadapi kendala masih belum ada kepastian terkait kondisi keuangan daerah.
 
Said Hasyim juga mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti tidak ingin kembali terjadi masalah dengan para rekanan kontraktor, dimana disaat proyek selesai dilaksanakan, namun tidak bisa dibayarkan karena kas daerah kosong.
 
"Jangan sampai proyek selesai, karena kas kosong tidak bisa dibayarkan kepada kontraktor," paparnya, yang juga menerangkan masalah keterlambatan transfer dana pusat itu juga dialami oleh seluruh daerah penghasil Migas di Indonesia. (max/mcr)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri