DKP dan Bulog Kota Dumai Bakal Gelar Operasi Pasar Daging Sapi

DKP dan Bulog Kota Dumai Bakal Gelar Operasi Pasar Daging Sapi
Ilustrasi.
DUMAI - Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kota Dumai dan Perum Bulog setempat bersiap menggelar operasi pasar daging sapi murah di tengah masyarakat dalam rangka pengendaliaan harga pada Bulan Ramadan 1437 Hijriah ini.
 
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Dumai Dwi Oristywan menyebutkan, pelaksanaan operasi pasar daging sapi menyusul dibukanya kran impor sapi oleh pemerintah untuk menekan harga yang pernah mencapai Rp130 ribu per kilogram.
 
"Pemerintah berencana menggelar operasi pasar daging sapi untuk menstabilkan harga, tapi waktu pelaksanaan belum dipastikan karena masih dijadwalkan," kata Dwi seperti dilansir Dumaisatu.com, Ahad (12/6/2016) kemarin.
 
Dijelaskan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Dumai ini, operasi pasar bertujuan juga agar masyarakat bisa memperoleh daging sapi dengan harga ekonomis selama di bulan Ramadan.
 
Langkah koordinasi dengan Perum Bulog setempat terkait juga dengan alokasi daging sapi yang akan dilempar ke masyarakat dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut sesuai penetepan pemerintah.
 
Sedangkan untuk stok daging sapi sejauh ini diklaim masih aman dan persediaan mencukupi permintaan kebutuhan masyarakat karena pasokan selain mengandalkan dari peternakan lokal, juga didatangkan dari luar daerah.
 
"Stok masih cukup karena persediaan sapi untuk Dumai dibantu pasokan dari sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, Lampung, Pulau Jawa dan lainnya," jelas dia.
 
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai Zulkarnaen menilai bahwa tingginya permintaan daging sapi selama Ramadan mempengaruhi harga jual di pasaran sehingga stok menjadi terbatas.
 
Untuk menstabilkan harga, Disperindag juga menurunkan tim pemantau ke sejumlah pasar dalam rangka pengawasan dan memastikan kenaikan mash dianggap wajar dan tidak melebihi ambang batas.
 
"Penanganan persoalan komoditi daging sapi dan bawang merah serta gula pasir kita serahkan kepada pemerintah provinsi karena kenaikan harga terpengaruh isu nasional dan jalur distribusi lebih diatur," terang dia. (max/dsc)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri