Padang- Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Asnawi, SH.,MH melalui Aspidsus Hadiman, SH.,MH Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang mengadili perkara Nomor: 3 /PID.PRA/2023/PN.PDG yang diajukan oleh FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt (Pemohon).
Pemohon yang merupakan Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pihak penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Termohon) sebelumnya telah menetapkan Pemohon sebagai salah satu dari 6 (enam) orang tersangka pada tanggal 14 Juli 2023.
Adapun dalil Pemohon dalam perkara ini ialah a. Penyidik tidak pernah mengirimkan SPDP sejak awal proses penyidikan baik kepada Terlapor (Para Pemohon) ataupun institusi dimana dugaan perkara Tipikor ini terjadi (Cq. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat); b. Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tanggal 3 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pekerjaan “Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah batal demi hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti perkara a quo; c. Pemeriksaan para Pemohon sebagai Tersangka untuk pertama kalinya tanggal 14 Juli 2023 tanpa surat panggilan sebagai Tersangka; d. Penetapan tersangka terhadap para Pemohon yang dilakukan Termohon tanpa ada proses gelar perkara dan tindak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.
Pihak penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku Termohon dalam praperadilan ini telah membantah dalil Pemohon yang juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi dalam pembuktian praperadilan ini,kata Hadiman.
Pemohon keliru memposisikan dirinya sebagai pihak Terlapor dalam perkara a quo sehingga penyidik berkewajiban mengirimkan SPDP kepada para Pemohon atau instansi dimana dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, sebut Hadiman.
Termohon membantah dalil Pemohon dengan membuktikan bahwa perkara a quo bukan berdasarkan pada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat dan didukung pemberitaan media online yang diperoleh untuk kemudian dilakukan telaah, sehingga klaim sepihak dari Pemohon sebagai pihak terlapor dalam proses penyidikan tersebut merupakan suatu kesesatan tanpa bukti dan dasar apapun, sehingga dalil Pemohon adalah sangat keliru dan permohonan Pemohon patut untuk ditolak.
Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum. Termohon telah membantah sekaligus menjawab ketidak pahaman Pemohon mengenai kewenangan Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menghitung kerugian keuangan negara, ungkap Hadiman.
Terkait dengan ketidak pahaman Pemohon sehingga mempertanyakan legitimasi dan kredibilitas auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka Termohon telah menghadirkan Sertifikat Auditor Ahli Muda oleh BPKP kepada para auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Sehubungan dengan dalil Pemohon yang diperiksa sebagai Tersangka tanpa surat panggilan, Termohon telah membantah dalil tersebut, bahwa surat panggilan ialah surat yang berisikan perintah kepada pihak yang dipanggil agar hadir pada waktu dan tempat pemeriksaan yang telah ditentukan.
Keterangan ini tentu sudah cukup membantah dalil Pemohon karena Pemohon masih berada di kawasan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesaat setelah ia ditetapkan sebagai Tersangka dan akan diperiksa sebagai Tersangka.
Di samping itu, pengadilan tidak berwenang menguji dan meminta pertanggungjawaban Termohon terkait pelaksanaan gelar perkara / ekspose yang merupakan prosedur administrasi di internal Kejaksaan.
Meskipun demikian, Termohon juga telah membuktikan di persidangan mengenai pelaksanaan ekspose internal perkara a quo.
Atas permohonan Pemohon tersebut, hakim berpendapat bahwa dalam penyidikan perkara a quo terdapat 5 surat perintah penyidikan.
Timbul pertanyaan surat perintah penyidikan mana yang dimaksud dan tunduk pada ketentuan Putusan MK Nomor 130.PUU-XIII/2015. Sehingga hakim berpendapat Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: Print-02/L.3/Fd.1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang telah mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka sehingga Termohon wajib menyampaikan SPDP kepada Pemohon.
Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon ditolak. Audit BPK yang dijadikan dalil Pemohon bukan merupakan audit untuk tujuan tertentu sehingga hasil audit tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian unsur Kerugian Negara dalam perkara a quo.
Di samping itu, hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Barat juga bukan dalam rangka penyidikan atau dilaksanakan atas permintaan penyidik.
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka Termohon dapat menghitung sendiri kerugian negara dalam penyidikan perkara a quo.
Sehubungan dengan panggilan tersangka, panggilan merupakan hak Termohon. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada saat Pemohon masih berada di tempat pemeriksaan.
Di samping itu, Pemohon bersedia diperiksa dengan didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang telah ditandatangani oleh Pemohon beserta penasihat hukumnya.
Terkait dengan gelar perkara, hal tersebut merupakan kewenangan penyidik serta hal tersebut tidak diatur oleh perundang-undangan. Oleh sebab hakim mengakui Penghitungan Kerugian Negara oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumbar, sehingga hakim meyakini telah cukup alat bukti permulaan untuk Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka hakim memutus dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, pungkas Hadiman Yang merupakan Mantan Kajari Kuansing Riau.
