PELALAWAN - Perbedaan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan, kembali menjadi polemik. Karena perbedaan yang begitu nyata dan tak memenuhi rasa ketidakadilan, hingga akhirnya DPRD Pelalawan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penundaan pembayaran TPP.
"Kami merekomendasikan, TPP dipending dulu selama enam bulan ke depan," tegas Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin, saat memimpin rapat antara Komisi I dengan BKD dan Bagian Keuangan Setdakab Pelalawan, Selasa (7/6/2016).
Nasaruddin menjelaskan bahwa TPP akan kembali menggunakan sistem lama, hingga persoalan bisa diselesaikan. "Tadi sudah komunikasi dengan Sekda melalui telepon dan beliau menyetujuinya," ungkap Nasarudin seperti dilansir Riaubernas.com.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan TPP ini digelar guna menindak lanjuti laporan terkait kenaikan TPP bagi sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sementara disisi lain justru terjadi penurunan.
"Kami miris dengan kondisi sekarang, disaat terjadi krisis anggaran daerah TPP pejabat malah naik," tandas Nasarudin seraya mengatakan jika dirinya banyak menerima pengaduan soal TPP.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nasarudin SH MH, bersama Anggota Komisi I dan dihadiri oleh Asisten IV Arizal, Kepala BKD Andi Yuliandri dan Kepala Bagian Keuangan Hanafi. (max/rbc)
