JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan keseimbangan negara akan terganggu dengan adanya rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, Indonesia tengah krisis tenaga aparatur seperti guru, tenaga medis dan pelayanan masyarakat lainnya. Selain itu, masih terdapat masalah tenaga kerja honorer yang belum terselesaikan.
"Tugas Menpan RB seharusnya untuk membina PNS yang tidak produktif bukan membinasakan seperti program rasionalisasi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016) seperti dilansir CNN Indonesia.
Menurutnya, pemangkasan sejuta PNS harus dipikirkan juga dari segi keluarga tiap PNS seperti istri atau suami, anak, orangtua dan cucu.
Ia juga menambahkan alasan efisiensi tidak dapat menjadi alasan yang cukup untuk dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pasalnya, sosialisasi dan pesangon bagi PNS akan memakan biaya besar. Ia juga mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap program kerja Kemenpan RB dan menemui rasionalisasi PNS tidak terdapat dalam program 2016.
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan dirinya belum menerima materi dari rencana rasionalisasi PNS. Maka itu, ia tidak berani untuk membicarakan anggaran yang dikatakan sejumlah pejabat harus melalui DPR. Menurutnya, sejumlah pejabat publik dan Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana tersebut.
Ia juga menyarankan Yuddy Chrisnandi untuk melaporkan rencananya kepada DPR karena akan berpengaruh pada publik. Hal ini juga disinyalir oleh Ade demi kebaikan Yuddy.
"Pikiran banyak orang pasti lebih baik daripada pikiran sendiri," tambahnya usai melakukan buka puasa bersama dengan wartawan di Gedung DPR. (max/cnn)
