JAKARTA - Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) merebak di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR RI sebagai sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyebut, tidak adanya prioritas pemerintah dalam melakukan sebuah program, termasuk mendukung simposium membedah tragedi 1965 diadakan pada pertengahan Maret 2016 lalu merupakan hal yang dianggap membuka kembali luka lama bangsa.
"Maraknya isu lama tentang PKI yang kini seakan digali kembali, menurut saya ini adalah kesalahan pemerintah yang tidak punya prioritas. Karena mengangkat kembali masalah yang sudah selesai," ujar Fadli, Kamis (2/6/2016).
Fadli menilai, upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah ini terkesan mengada-ada, karena latar belakang pemerintah melakukan hal tersebut tidak jelas sama sekali.
"Pemerintah dalam hal ini tidak perlu membuka luka lama dan membuat kebijakan rekonsiliasi yang diada-ada kan. Karena kalau ini salah, maka bisa menjadi masalah sendiri. Saya pribadi tidak tahu latar belakang pemerintah itu apa," ujarnya.
Namun, apapun hasil dari simposium yang diadakan di Hotel Arya Duta tersebut, Fadli memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan permintaan maaf kepada PKI.
Karena menurutnya, upaya rekonsiliasi itu sendiri sebenarnya sudah berjalan secara alami selama puluhan tahun, hingga saat ini siapapun yang dituduh terlibat PKI sudah bisa mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
"Pemerintah tidak ada rencana mau minta maaf sama PKI. Saya sudah pastikan dengan ketemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu," ujar Fadli seperti dilansir merdekacom.
"Rekonsiliasi sudah terjadi secara alami. Sekarang para anak-cucu eks-PKI juga sudah bisa mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya," ujarnya. (das/mdk)
