JAKARTA - Mulai bulan depan, Manajemen PT PLN (Persero) berencana menaikkan kembali tarif listrik non subsidi bagi 12 golongan pelanggannya. Eksekusi rencana tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah selaku pemegang saham tunggal perusahaan.
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan rencana perusahaannya menaikkan tarif listrik ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah sejak April 2016. Depresiasi rupiah sangat berpengaruh mengingat pembayaran listrik kepada pengembang pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) masih menggunakan denominasi dolar.
Menurut data Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah 3,34 persen dari Rp13.200 pada awal April ke angka Rp13.641 di akhir Mei.
"Dalam hal ini, kurs yang sangat berpengaruh. Kami bayar IPP pakai dolar, kecuali kalau kami bayar pakai mata uang lain," ujar Sofyan, Senin (30/5/2016).
Hal ini, jelasnya, sangat berbeda dengan penyesuaian tarif di bulan Mei yang disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP). Pada perhitungan listrik bulan depan, tambahnya, variabel minyak mentah mengambil pengaruh yang sedikit sekali.
Sayangnya, mantan bos PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) masih merahasiakan usulan kenaikan tarif listrik tersebut.
Jika tarif listrik bulan depan naik lagi, maka kenaikan ini dilakukan beruntun karena pada April lalu pemerintah telah menaikkan tarif listrik menjadi Rp1.353,45 per Kilowatt Hour (KWh) dari angka Rp1.342,98 per KWh yang berlaku di awal bulan ini.
Sebagai informasi, pelaksanaan penyesuaian tarif oleh Pemerintah sendiri dilakukan sejak Januari 2015 dan diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN. Sesuai pasal 5 beleid tersebut, ketiga hal yang mempengaruhi penyesuaian tarif itu adalah inflasi, harga ICP, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. (max/cnn)
