Anggaran Pilkada Serentak 2017 di 100 Daerah Rp4,15 Triliun

Anggaran Pilkada Serentak 2017 di 100 Daerah Rp4,15 Triliun
Ilustrasi.
JAKARTA - Pilkada serentak 2017 akan diselenggarakan di 101 daerah. Pilkada akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah ketersediaan anggaran penyelenggaraan pilkada yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran bagi pelaksanaan pilkada.
 
Terkait anggaran tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, NPHD yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pemerintah daerah dan KPUD terdapat di 100 daerah. Satu daerah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), NPHD-nya belum ditandatangani.
 
“Dari 100 daerah tersebut, tercatat Rp4,156,480,310,976 atau 4,15 triliun anggaran pilkada serentak 2017. Jumlah ini merupakan akumulasi dari jumlah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pemda dan KPU di 100 daerah. Yang diusulan sebenarnya sebanyak Rp4,997,862,554,400 atau 4,99 triliun, ” ujar Hadar di Gedung KPU, Jalan Menteng, Kamis (26/5/2016) seperti dilansir Suara Pebaruan.
 
Hadar menjabarkan, anggaran pilkada yang paling kecil diusulkan adalah Rp 7 miliar di daerah pemilihan Kota Singkawang. Sementara anggaran pilkada yang paling besar diusulkan adalah Rp642 miliar di daerah pemilihan Provinsi Papua Barat.
 
“Sedangkan anggaran pilkada yang paling kecil disetujui sebanyak Rp7, 184 miliar di daerah pemilihan Provinsi Aceh dan anggaran yang paling besar disetujui sebanyak Rp 506,3 miliar di daerah pemilihan Provinsi Papua Barat,” papar dia.
 
Lebih lanjut, dia mengatakan jika dilihat lebih detail, ada 10 daerah yang anggaran diusulkan sama dengan yang NPHD final yang disetujui pemda dan KPUD. Kesepuluh daerah tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Paten Jepara, Kota Salatiga, Kota Yogyakarta, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Buol, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Flores Timur.
 
“Ada 28 daerah yang mengusulkan anggaran dengan jumlah sekian, tetapi yang disetuji lebih besar dari yang diusulkan dan ada 62 daerah yang mengusulkan anggaran lebih besar, tetapi yang disetujui lebih kecil,” jelas Hadar.
 
Terkait Kebupaten Bolaang Mongodow (Bolmong), kata Hadar, KPU setempat tidak mau menandatangani NPHD karena ada perubahan jumlah anggaran yang telah disepakati dengan yang tertera di NPHD. KPU Kebupaten Bolmong tidak mau tanda tangan NPHD karena yang anggaran pilkada di NPHD hanya Rp19 miliar.
 
“Padahal telah disepakati antara KPU setempat dan pemda bahwa anggaran pilkada Kabupaten Bolmong sebesar Rp25 miliar. Anggaran ini lebih kecil dari yang diusulkan KPU sekitar Rp 30-an miliar,” ungkap Hadar. (max/sp)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri