Lindungi Kebebasan Berpendapat, Pemerintah Dinilai Tak Solid

Lindungi Kebebasan Berpendapat, Pemerintah Dinilai Tak Solid
Ilustrasi.
JAKARTA - Pejabat di pemerintah pusat disebut tidak satu sikap dalam mengatasi isu pelarangan aktivitas yang dianggap menyebarluaskan paham komunisme, marxisme, dan leninisme.
 
Menurut peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irine Gayatri, perbedaan sikap antara para pemegang otoritas itu merupakan bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak solid.
 
Irine menyoroti sejumlah pejabat negara yang menurutnya tidak menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam isu penyebaran komunisme.
 
"Beberapa saat setelah peristiwa pemberangusan buku, Presiden langsung instruksi agar jangan kebablasan. Ada posisi yang berbeda. Presiden bilang apa, Menko Polhukam bilang apa, Menteri Pertahanan bilang apa, Jaksa Agung bilang apa," kata Irine di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (23/5/2016).
 
Walau beberapa waktu belakangan marak terjadi pelarangan aktivitas dan pemusnahan buku-buku beraliran 'kiri', namun Irine memandang pemerintahan kali ini berbeda dengan pemerintahan Orde Baru yang telah tumbang 18 tahun silam.
 
Menurut Irine, pada era Orde Baru dulu Pemerintah cenderung bersikap menutup-nutupi ketidakharmonisan di masyarakat. Namun, saat ini disharmoni justru terkesan ditunjukkan negara karena kebijakan dan peraturan yang dikeluarkannya sendiri. (max/cnn)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri