PASIR PANGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berencana melakukan evaluasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honor. Evaluasi untuk mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah daerah, serta meningkatan pelayanan publik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rohul Fajar Sidqy mengakui instansinya hanya menjalankan kebijakan pemimpin. Diakuinya, soal ada atau tidaknya pengurangan tenaga honor bukan menjadi haknya.
"Itu merupakan kebijakan dari pimpinan (Bupati Rohul). Tugas kami (BKD Rohul) hanya menjalankan saja," ujar Fajar seperti dilansir Riauterkini.com, akhir pekan kemarin.
Fajar menambahkan, sesuai surat diteken Bupati Rohul H. Suparman S.Sos,M.Si, tertanggal 4 Mei 2016, BKD Rohul telah mengirimkan surat ke seluruh kantor Satuan Kerja di lingkungan Pemkab Rohul, untuk segera melaporkan jumlah PNS dan tenaga honor.
Fajar mengungkapkan, pelaporan jumlah PNS dan tenaga honor di kantor Satker harus berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), terhitung per Desember 2015.
"Surat sudah kita sampaikan ke seluruh Satker. Kita berharap seluruh Satker di Pemkab Rohul sesegera mungkin melaporkan, lebih cepat tentu lebih baik," kata Fajar.
Ia menerangkan, jika data PNS sesuai Anjab dan ABK sudah terkumpul secara keseluruhan, maka BKD segera melaporkan ke Bupati Rohul, untuk kebijakan lebih lanjut.
Fajar mengungkapkan jumlah PNS dan tenaga honor di lingkungan Pemkab Rohul sebanyak 9.544 orang, terdiri 6.432 PNS dan sekira 3.112 tenaga honor. Data ini sesuai hasil rekapitulasi terakhir Februari 2016 lalu.
Sebelumnya, Bupati Rohul Suparman juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi PNS dan tenaga honor di lingkungan Pemkab Rohul. Tujuannya untuk mengoptimalkan anggaran belanja daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap PNS dan tenaga honor untuk mengetahui beban kerja terhadap pegawai. Hal ini untuk mengetahui dan menilai bagaimana kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Rohul.
Evaluasi pegawai, sambung Bupati Suparman, juga upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, terlebih keterbatasan anggaran daerah saat ini.
Diakuinya, konsolidasi aparatur merupakan salah satu programnya. Setiap PNS dan honorer yang digaji oleh pakai uang rakyat harus jelas tugas dan tanggungjawabnya, sesuai dengan kewajibanya.
"Kita khawatir jumlah honorer yang bisa dibilang banyak tersebut tidak bekerja. Dan PNS karena honorer banyak juga tidak bekerja. Untuk itulah kita lakukan evaluasi," jelas Bupati Rohul Suparman belum lama ini. (can/rtc)
