JAKARTA - Organisasi sepakbola FIFA akhirnya mencabut sanksi terhadap Indonesia dalam Kongres di Mexico City, Meksiko, Jumat (13/5/2016). Sebelumnya Indonesia dijatuhi sanksi penangguhan keanggotaan FIFA sejak Mei tahun lalu karena pemerintah dianggap terlalu campur tangan di PSSI.
Pencabutan sanksi FIFA ini dilakukan beberapa hari setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mencabut sanksi pembekuan PSSI. Indonesia hanya satu-satunya negara yang dicabut sanksinya oleh FIFA, sementara sanksi masih diberlakukan terhadap Kuwait dan Benin karena alasan yang sama.
"Pemerintah Indonesia telah memberitahu kami bahwa masalah yang menyebabkan penjatuhan sanksi telah dicabut," kata Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pengumumannya, Jumat (13/5/2016), dikutip Reuters.
FIFA menjatuhkan sanksi setelah terjadi kisruh panjang antara pemerintah dan PSSI. Kemenpora menangguhkan PSSI setelah organisasi itu tidak mengakui hasil rekomendasi BOPI untuk tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya.
Setelah beberapa kali memberi peringatan untuk segera menyelesaikan kisruh itu, FIFA kemudian menjatuhkan sanksi penangguhan keanggotaan. Sanksi ini membuat Indonesia tidak bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019.
Dengan sanksi ini, Indonesia juga tidak bisa bertanding di turnamen internasional dan juga dilarang mendapatkan bantuan dari FIFA dan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam bentuk dana bantuan, program, atau kursus, hingga syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA dituruti.
Syarat FIFA yang harus dipenuhi Indonesia untuk pencabutan sanksi antara lain adalah independensi PSSI tanpa campur tangan pemerintah dan pengelolaan tim nasional sepenuhnya oleh PSSI, termasuk penyelenggaraan kompetisi dan lisensi klub.
Meski diganjar sanksi, namun FIFA masih memperbolehkan tim nasional Indonesia bermain di SEA Games 2015.
Pencabutan sanksi FIFA juga dilakukan usai pertemuan antara para pejabat Indonesia dengan Infantino di Swiss bulan lalu. Pemerintah Indonesia mengatakan PSSI akan berkoordinasi dengan pemerintah, klub dan FIFA untuk melakukan reformasi total.
Infantino menegaskan bahwa campur tangan pemerintah dalam organisasi sepakbola di sebuah negara akan berujung pada sanksi, hal inilah yang masih terjadi dalam kasus Kuwait dan Benin.
"Saya dengan berat hati mengatakan bahwa kami menangguhkan dua asosiasi. Di sisi lain, kami harus melindungi asosiasi dari campur tangan pemerintah, ini adalah salah satu tugas utama kami," kata Infantino. (max/cnn)
