JAKARTA - Panitia Pengarah (steering committee) Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, mulai membuka pendaftaran bagi para calon ketua umum untuk berkompetisi dalam Munaslub. Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, syarat Rp1 miliar yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada.
Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan pada sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin menjelaskan, kepastian itu masih menunggu konsultasi antara komite etik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab ada calon yang berposisi sebagai pejabat negara. "Kalau dikatakan bahwa itu tidak boleh dan gratifikasi, tidak mungkin kami berlakukan. Ini masih tanda petik, karena berkaitan dengan bakal calon dari pejabat negara," kata Nurdin.
Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian menyatakan, pihaknya sudah melayangkan surat untuk berkonsultasi dengan KPK untuk membicarakan pelaksanaan Munaslub.
"Sudah bicara. Kami sudah kirim surat. Kami akan diterima oleh mereka, sudah resmi," kata Lawrence.
Sementara itu, Ketua Komite Pemilihan Panitia Pengarah Munaslub Golkar Rambe Kamarulzaman mengatakan, proses pendaftaran bagi calon ketua umum akan dibuka selama dua hari mendatang dan diverifikasi pada Kamis (5/5/2016).
"Komite Pemilihan Munaslub Partai Golkar mengumumkan pendaftaran bakal calon ketua umum dibuka mulai tanggal 3-4 Mei 2016," kata Rambe, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Rambe menjelaskan, bagi para calon ketua umum harus memenuhi kriteria di antaranya pernah menjadi pengurus Golkar di tingkat pusat dan atau daerah. Selain itu, calon juga harus aktif sebagai kader selama lima tahun.
Kriteria lainnya, lanjut Rambe, calon harus memiliki kriteria prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela yang sesuai dengan AD/ART. Khusus untuk pejabat negara, harus menyerahkan laporan harta kekayaan negara.
Sedangkan bagi yang bukan pejabat, menyerahkan laporan pajak terakhir dari kantor pajak.
Hingga kini, ada sepuluh bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munaslub 23-26 Mei mendatang, setelah sebelumnya Idrus Marham yang juga sebagai sekretaris jenderal menyatakan mundur.
Ke-10 nama itu di antaranya adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso, Wati Amir, dan Tommy Soeharto. (max/cnn)
