Duh! SKPD Inhil Dinilai Tak Hargai Bupati Wardan Perjuangkan Kelapa

Duh! SKPD Inhil Dinilai Tak Hargai Bupati Wardan Perjuangkan Kelapa
Bupati Inhil, HM Wardan meninjau perkebunan kelapa.
TEMBILAHAN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Anak Negeri (Peran) menilai mayoritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menghargai upaya Bupati HM Wardan dalam memperjuangkan masalah perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
 
Penilaian tersebut bukan tanpa dasar, Ketua LSM Peran, Firmansyah melalui sambungan telepon, Jum'at (22/4/2016) sebagaimana dilansir Harianriau.co mengatakan, kebanyakan SKPD sama sekali tidak pernah memajang hiasan atau perabot apapun juga yang berasal dari kelapa dikantornya. Padahal, kalau dilihat banyak produk turunan kelapa "buah tangan" pengrajin lokal.
 
"Silahkan di cek ke instansi-instansi, ada tidak mereka memajang hiasan atau menggunakan perabot yang berbahan dasar kelapa. Sedikitpun tidak mencerminkan dukungannya (mayoritas SKPD, red) terhadap perjuangan "Bupati Kelapa" selama ini. Padahal kan banyak karya pengrajin lokal yang berasal dari komponen-komponen kelapa yang dapat dijadikan sebagai hiasan bahkan perabot diruang kerja pada masing-masing kantor. Miris, lihat pak Bupati," ujarnya.
 
Kendati begitu, dikatakan Firman, masih terdapat instansi yang tetap komit dengan upaya perjuangan Bupati HM Wardan dalam hal pendayagunaan produk turunan kelapa, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil.
 
"Saya dapat informasi yang beredar, bahwa Disperindag telah memesan produk turunan kelapa berupa hiasan, meski hanya satu set untuk di ruang tamu Kepala Disperindag saja. Artinya, ini adalah sebuah kesadaran dan bentuk apresiasi bagi perjuangan Bupati Wardan dalam hal perkelapaan selama ini," bebernya.
 
Firman berharap, agar ke depan tumbuh kesadaran bagi SKPD untuk dapat lebih mengapresiasi jerih payah Bupati HM Wardan untuk masalah kelapa, cukup dengan mendayagunakan produk turunan kelapa yang berasal dari pengrajin lokal sebagai hiasan maupun perabot di ruang kerja maupun kantor.
 
"Saya rasa tidak ada yang keberatan kalau penggunaan produk turunan kelapa karya pengrajin lokal dimasukkan dalam mata anggaran Dinas. Lagian, nominalnya juga relatif kecil, namun dampak positif, baik citra Pemda maupun secara ekonomis bagi pengrajin akan lebih banyak," tutupnya. (max/hnr)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri