PASIRPANGARAIAN - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) 2016 sampai kini belum disahkan. Kabarnya pengesahan APBD itu digelar 28 April 2016 mendatang.
Dikutip dari riauterkini.com beberapa anggota DPRD Rohul, jadwal pengesahan APBD Rohul 2016 merupakan hasil musyawarah Badan Musyawarah (Banmus) DPRD pada pekan lalu.
Selain agendakan jadwal pengesahan APBD Murni Rohul 2016, Banmus juga sudah menjadwalkan pengesahan KUA-PPAS APBD usai Pelantikan Ketua DPRD Rohul.
Jadwal pengesahan APBD Rohul pada Kamis 28 April 2016 dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Candra belum lama ini.
Namun demikian, Politisi dari PDI Perjuangan ini belum bersedia berkomentar apakah hutang tunda bayar dan hutang ke pihak ketiga yang jumlahnya sekira Rp44 miliar dicoret atau tidak dari plafon KUA-PPAS.
Pasalnya, jadwal pengesahan APBD Rohul 2016 ditunda karena pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohul keberatan hutang tunda bayar ke pihak ketiga tetap dimasukkan. Sementara belum ada hasil verifikasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
"Kalau masalah itu (hutang pihak ketiga) saya tidak bisa jawab. Tunggu saja Bupati baru," ujar Hardi menjawab riauterkini.com, belum lama ini.
Sebelumnya, Bupati Rohul Achmad menerangkan mengingat masa jabatannya akan berakhir pada Selasa 19 April 2016, dia tidak berencana membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati karena APBD 2016 tak kunjung disahkan oleh DPRD Rohul.
Diakuinya, dia sudah dua kali melayangkan surat ke Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman agar bisa memfasilitasi Pemkab Rohul berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Namun hingga jabatannya akan berakhir, surat itu sepertinya tidak diakomodir oleh Plt Gubri.
Achmad mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tetap bersikukuh memasukkan hutang tunda bayar ke pihak ketiga, tunda bayar ADD 2015, dan lainnya, karena kegiatan sudah dilakukan. Apalagi pihak rekanan sampai pinjam uang ke bank untuk menutupi kegiatan, dan bunganya tetap berjalan. (das/rtc)
