JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan malam ini menggelar rapat untuk membahas percepatan pembebasan lahan untuk proyek Tol Trans Sumatera.
DIkutip dari detik.com, rapat sendiri berlangsung mulai pukul 19.30 WIB dan selesai pada pukul 20.10 WIB. Usai rapat, Direktur Jenderal Bina Marga, Hediyanto W Husaini mengatakan biaya pembebasan lahan akan ditalangi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Bahwa tanah (pembebasan lahan) sudah diperkenankan untuk ditalangi oleh BUJT, jadi kita sementara APBN-nya belum tersedia atau kurang, BUJT di ruas masing-masing boleh menangani atau menalangi daerah tanah," kata Direktur Jenderal Bina Marga, Hediyanto W Husaini, di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/4/2016).
Talangan dana dari BUJT ini berlaku untuk tahun ini saja karena tahun depan sudah dialokasikan di APBN.
"Untuk tahun ini saja (talangan dana), tahun depan sudah dialokasikan di APBN," lanjut Hediyanto.
Sejauh ini, BUJT yang mengeluarkan dana talangan sementara adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Hutama Karya Tbk, dan PT PP Tbk (PTPP).
"Ada Waskita Karya, Jasa Marga, Hutama Karya, PP, tadi mereka sendiri kan karena takut mengganggu proses konstruksi yang akhirnya investasinya akan terganggu karena dia akan mengeluarkan dana lebih cepat tentu akan lebih menguntungkan," kata Hediyanto.
Dana talangan yang akan dikeluarkan ini, nilainya bervariasi tergantung lokasi. Dana talangan maksimal yang diberikan ialah Rp 16 triliun.
"Macam-macam (dana talangan) ada yang Rp 300 Miliar, Rp 500 Miliar tergantung lokasinya maksimum Rp 16 Triliun," tuturnya.
Dana Talangan BUJT Dibayar LMAN
Di tempat yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan rapat juga sepakat Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Lembaga ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). LMAN ini, salah satu tugasnya adalah membayar dana talangan yang telah dikeluarkan oleh BUJT.
"Nanti ada BLU aset land banking, bentuknya lembaga manajemen aset negara yang ada di Kemenkeu jadi itu yang akan membiayai (pembelian) tanah semua. Namanya LMAN, kaya nama susu kuat," jelas Basuki.
Dia menjelaskan, BLU tersebut hanya akan jadi pengelola dana untuk pembebasan lahan khusus untuk jalan tol. Sementara proses pelaksanaan pembebasan lahan dilakukan oleh BPN.
"Tetapi yang menyelenggarakan itu BPN bersama dengan kementerian bersangkutan. Cuma uangnya sudah tidak dialokasikan lagi di APBN, seperti biasa akan lebih memudahkan terlokalisir dalam satu tempat," ujar Basuki. (das/dtk)
