JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 7-9 Mei mendatang di Bali. Jelang acara akbar tersebut, wacana biaya Rp20 miliar sebagai syarat daftar bagi para bakal calon ketua umum mengemuka.
Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub, Zainuddin Amali tak menampik kebenaran wacana tersebut. Menurutnya, usulan adanya biaya sebesar itu untuk menghindari politik uang dalam Munaslub.
"Sempat muncul wacana untuk menghindari politik uang. Maka partisipasi yang akan diberikan ke daerah, dikumpulkan di satu tempat," kata Amali di Gedung DPR RI, kemarin.
Amali menjelaskan, biaya pendaftaran tersebut akan dikumpulkan penyelenggara untuk dibagi secara rata kepada daerah. Nantinya, kata dia, pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi kader daerah akan berasal dari biaya pendaftaran tersebut.
Amali menuturkan, dengan pembiayaan yang terpusat seperti itu, maka akan mencegah praktik politik uang dari setiap calon kepada daerah.
"Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan dapat dari si A dan si B. Semua dapat rata tanpa tahu dari siapa," ujarnya.
Namun wacana tersebut belum diputuskan karena akan dibahas lebih dulu rapat steering comittee (SC) Munaslub Golkar.
Terlalu Mahal
Dikutip cnnindonesia.com, anggota tim sukses calon ketua umum Golkar Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit secara terpisah juga telah mengetahui ada wacana biaya pendaftaran Rp20 miliar bagi para calon yang akan mendaftar.
Namun, bagi Supit nilai Rp20 miliar terlampau besar. Dia mencontohkan, calon yang menjabat sebagai anggota dewan pun belum tentu memilikinya. Meski, dia mengetahui biaya penyelengaraan Munaslub sangat besar.
"Kalau tidak jelas hitungan dan peruntukannya, Rp20 miliar ini bisa dianggap luar biasa besar. Tapi kalau transparan dan jelas, tidak masalah," tutur dia.
Supit sepakat biaya itu untuk menghindari politik uang atau transaksional antara calon dengan daerah. Namun, meski menilai wajar ada biaya tersebut, menurutnya nominal itu harus dipangkas. "Saya sih berpikir Rp5 miliar. Itu masih oke lah," ucapnya.
Selain itu, Supit memprediksi hanya akan ada empat bakal calon ketua umum yang lolos jika wacana biaya daftar sebagai syarat senilai Rp20 miliar ditetapkan menjadi sebuah aturan.
"Ada empat orang. Airlangga Hartarto, Setya Novanto, Aziz Syamsudin. Ade Komarudin juga bisa lah," kata Supit.
Akan tetapi menurutnya, usulan wacana yang berasal dari SC tersebut, masih harus menunggu keputusan rapat pleno partai. SC, kata dia, harus menjelaskan tentang usulan ini. Sebab, dia menganggap SC tidak netral dalam menjalankan tugasnya.
"Karena sekarang ini kami anggap SC saja tidak netral. Kalau SC saja netral ya tidak apa-apa, tapi kalau begini bagaimana?" ucap Supit. (das/cnn)
