JAKARTA - Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Romahurmuziy atau Romy mengatakan, meski pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menyediakan puluhan kader yang potensial.
"Kalau presiden minta, kami akan sampaikan nama," kata Romy usai penutupan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016).
Romy menegaskan dirinya tidak masuk di antara puluhan kader PPP yang telah disiapkan untuk duduk di kursi pemerintahan. Dia mengaku ingin fokus menjalankan tugas sebagai pemimpin PPP. "Saya perlu tegaskan bahwa pembagian kerja di PPP sudah saya buat sedemikian rupa sehingga ketua umum akan tetap pegang roda kepemimpinan partai," ucapnya.
PPP menyatakan mendukung pemerintah. Hal itu disampaikan dalam pernyataan politik partai kakbah pada penutupan Muktamar VIII PPP. "PPP meneguhkan hati dan siap mengawal pemerintah," kata Romy.
Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Reni Marlinawati mengatakan, dukungan PPP kepada pemerintah dilakukan demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat dan Berkepribadian. "Dukungan itu dengan prinsip yaitu amar ma'ruf nahi munkar," kata Reni dalam konferensi pers usai acara penutupan Muktamar.
Dikutip dari cnnindonesia.com, isu perombakan kabinet kerja muncul setelah partai politik pendukung pemerintah yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperebutkan kursi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hingga kini, PKB berupaya mempertahankan kadernya Marwan Jafar sebagai Menteri Desa. Alasannya, kementerian desa dianggap pos yang seksi.
Sementara itu, PDIP mempertanyakan alasan keras upaya PKB mempertahankan kursi Menteri Desa. Sebab evaluasi kementerian dilakukan presiden secara keseluruhan. (das/cnn)
