Terpilih Aklamasi, Romahurmuziy Emban Jabatan Ketua Umum PPP

Terpilih Aklamasi, Romahurmuziy Emban Jabatan Ketua Umum PPP
Romahurmuziy terpilih menjadi ketua umum PPP secara musyawarah mufakat.
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memiliki pimpinan yang baru. Melalui pemilihan yang singkat, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VII di Bandung, Romahurmuziy terpilih menjadi ketua umum secara musyawarah mufakat. 
 
"Allahu akbar, Allahu akbar," ujar Romy setelah dinyatakan sebagai pimpinan baru partai berlambang kabah, Sabtu (9/4/2016). 
 
Proses pemilihan Romy sebagai Ketua Umum PPP tidak berjalan dengan mudah karena sebelum pemilihan, forum sidang sempat mempermasalahkan tata tertib pemilihan ketua umum. Dalam tata tertib yang ada, disebutkan bahwa pemilihan ketua umum dilakukan melalui musyawarah mufakat.
 
Namun saat tata tertib itu disampaikan, sejumlah peserta muktamar tidak setuju dengan sistem musyawarah mufakat. Sejumlah peserta itu meminta agar pemilihan dilakukan dengan cara voting.
 
Perbedaan pendapat itu sempat membuat proses pembahasan tata tertib memakan waktu yang sangat lama. Seharusnya, jika mengacu pada jadwal yang ada, pembahasan tata tertib dilaksanakan mulai pukul 09.30 dan selesai 10.30.
 
Namun pada kenyataannya proses pembahasan tata tertib baru selesai pada pukul 16.45 melalui voting apakah pemilihan akan dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui voting.
 
Akhirnya, setelah melalui voting terhadap para peserta muktamar, disepakati bahwa pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah mufakat.
 
Saat keputusan itu disepakati, nama yang diajukan oleh para peserta muktamar untuk menjadi ketua umum adalah nama Romy. Sontak saat pimpinan sidang menanyakan pada peserta apakah setuju dengan nama Romy, seluruhnya menyerukan jawaban "setuju".
 
Dengan terpilih sebagai Ketua Umum PPP, Romy akan menggantikan posisi Suryadharma Ali yang sebelumnya berstatus ketua umum hasil Muktamar VII di Bandung.
 
Pemilihan ini adalah kedua kalinya bagi Romy setelah sebelumnya Romy terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar di Surabaya. Muktamar ini dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (max/cnn)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri