BERLIN - Sejumlah besar data milik perusahaan hukum yang berbasis di Panama, Mossack Fonseca yang bocor ke publik telah memicu penyelidikan yang dilakukan oleh berbagai media dari seluruh dunia. Dokumen bocoran yang dipublikasikan pada Minggu, 3 April 2016 itu diklaim telah mengungkap berbagai korupsi dan perjanjian bisnis mencurigakan yang dilakukan para pemimpin negara, politisi, atlet dan tokoh-tokoh penting lainnya.
Mossack Fonseca adalah perusahaan hukum yang menyediakan jasa offshore atau pengelolaan bisnis di luar negeri terbesar keempat di dunia. Salah satu kegaitan bisnis Mossack Fonseca adalah penyediaaan perusahaan-perusahaan tidak aktif atau shell company yang digunakan untuk menutupi kegiatan finansial klien-kliennya.
Laporan yang dilansir The Atlantic, Senin (4/4/2016) menyebutkan bahwa dokumen internal yang disebut dengan Panama Papers itu diterima oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung sekira satu tahun lalu dari seorang sumber yang tidak disebutkan namanya dan baru dipublikasikan pada Minggu, (3/4/2016)
Panama Papers mengungkap perusahaan-perusahaan offshore dan shell company milik 140 politisi, pejabat negara, dan atlet dari seluruh dunia, termasuk diantaranya kepala negara dan pemerintahan. Dokumen ini terdiri dari sekira 11,5 juta dokumen atau data setara 2,6 terabytes mengenai 214 ribu shell company dari periode 1970an hingga 2016 menjadikannya sebagai kebocoran dokumen terbesar di dunia.
“Data ini memberikan informasi ke dunia yang hanya ada di dalam bayangan,” tulis Süddeutsche Zeitung dalam laporannya. “ Dokumen ini membuktikan bagaimana industri global yang dipimpin oleh bank-bank, perusahaan-perusahaan hukum, dan perusahaan manajemen aset secara rahasia mengatur harta milik orang-orang kaya dan terkenal di dunia.”
Sebanyak 400 jurnalis dari 100 media dari 80 negara menghabiskan waktu setahun untuk mengecek dan mengulas Panama Papers sebelum akhirnya mengumumkan hasil temuan mereka.
Beberapa temuan dari Panama Papers yang dipublikasikan kemarin berisi informasi mengenai 72 kepala negara dan mantan kepala negara diantaranya Presiden Argentina Mauricio Macri, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud. Beberapa juga mengungkap penggunaan perusahaan offshore milik orang-orang dekat dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron dan Presiden Suriah Bashar al Assad.
Meski begitu, kepemilikan perusahaan offshore dan shell company tidak selalu ilegal. Perusahaan-perusahaan ini biasanya bertujuan untuk memberikan pemiliknya kebebasan untuk memiliki aset yang hanya mendapat pengawasan minimal dari pemerintah. Oleh karenanya, bukan berarti pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Panama Papers melakukan pelanggaran hukum ataupun melakukan perbuatan tak pantas seperti korupsi.
Laporan yang dipublikasikan kemarin hanyalah sebagian kecil dari data yang bocor, yang bahkan jauh lebih besar dari bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Wikileaks dan bocoran data milik National Security Agency (NSA) yang diumumkan Edward Snowden pada 2013. Sebagai perbandingan, kawat diplomatik Amerika Serikat (AS) yang diungkap Wikileaks hanya memiliki besar data sekira 1,7 gigabytes
Bocoran kawat diplomatik Snowden sampai hari ini masih terus mengungkapkan cerita-cerita baru sejak pertama kali dipublikasikan, maka bisa dipastikan laporan awal dari Panama Papers ini akan menjadi awal dari berbagai informasi lainnya yang akan muncul. (max/okz)
