ROHUL - Pihak Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Ramah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu mengundang masyarakat ke kantor Kepala Desa terkait dugaan kurang transparansinya pendataan batuan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang terdampak Covid-19.
Selama berjalannya musyawarah, masyarakat dan pihak pemerintah desa (Pemdes) nyaris bentrok dan cekcok mulut. Untungnya, pada saat acara rapat tersebut aparat dari TNI dan Polri, Babinsa Koramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR Serka M. Ahkyar dan Kapolsek Rambah Hilir Iptu Budi Insani hadir dalam kegiatan tersebut sehingga dapat segera melerai aksi warga di dua kubu.
Salah seorang masyarakat Desa Sungai Dua Indah Afridin mengatakan, pembagian dana BLT untuk masyarakat yang terdapak Covid-19 di Desa Sungai Dua Indah diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab, terangnya, pihak desa memanggil masyarakat satu persatu untuk pengambilan dana BLT ke kator desa. "Kami protes terkait transparansi pihak Pemdes dalam pendataan bantuan Covid-19," jelas Afridin.
Di tempat yang sama, melihat situasi kurang kondusif, Kapolsek Rambah bersama Babinsa Koramil 02 Rambah melerai aksi cekcok mulut tersebut. "Mari kita saling menghargai pendapat orang lain, jadi biarlah menyampaikan apa pendapatnya terlebih dahulu," ujar Serka M. Ahkyar.
Semetara itu, Kapolsek Rambah Hilir Iptu Budi Insani juga mengimbau kepada warga agar tetap tenang dalam pelaksanaan musyawarah. "Kita di sini musyawarah untuk menyelesaikan masalah, biarlah bagaimana orang menyampaikan pendapatnya dulu," kata Kapolsek Rambah Hilir.
Menurut Kapolsek, bagus jika ada warga yang berinisiatif melaporkan ini karena berarti ada pengawasan langsung dari warga. "Di situlah peran serta masyarakat dalam pengawasan," tambahnya.
Masih di tempat yang sama, Kepala Desa Sungai Dua Indah Umi Kalsum membatah bahwasanya pihak Pemdes Sungai Dua Indah tidak transparan terkait pendataan dan pembagian batuan dana BLT bagi warganya yang terdampak Covid-19.
"Hingga saat ini, untuk pencairan tahap dua dana BLT untuk warga yang terdampak Covid-19 belum disalurkan oleh pihak desa, dikarenakan takut terjadi Konflik," imbuh Umi Kalsum. (rilis)
