PEKANBARU - Pasca diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2015 Kepala Daerah oleh Plt Gubri beberapa waktu lalu, Kamis (31/3/2016) delapan Fraksi yang ada di DPRD Riau berikan Pandangan Umum (Panmum). Seluruh Fraksi menyorot rendahnya realisasi kegiatan yang terjadi.
Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Yulisman menybutkan, realisasi kegiatan 2015 tidak begitu baik dimana realissi keuangan hanya 78,10% dan disik 88,45% dari Anggaran sekitar Rp 11 triiun lebih.
"Pencapaian target pengentasan kemiskinan tidak tercapai dengan harapan 7,39% malah meningkat jadi 8,82% di tahun 2015," sebutnya sembari mengatakan berdampak juga pada angka pengangguran yang meningkat dari 6,5% jadi 7,83%.
Kemudian Fraksi PDI-P yang dibacakan oleh Almainis juga menyorot masalah rendahnya realisasi kegiatan 2015. Kejadian ini sangat disayangkan dan jadi keprihatinan. Angka kemiskinan meningkat, penerimaan DBH berkurang. Alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan tidak mncapai sesuai amansat UU sebesar 20% dan 10% dari total APBD akibat realisasi ke dua Satker tidak sampai 60%.
Dari Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Yulianti mengatakan, rendahnya serapan dikarenakan tidak adanya skala prioritas dan urusan wajib yang capai target.
Akibatnya mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Apa yang kurang di tahun 2015 lalu untuk tidak terjadi lagi diyahun mendatang. Ini tentu ada upaya dan kerja keras dari pihak Pemprov untuk merubahya.
Penyampaian Panmum Fraksi dilakukan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Pihak Pemerintah Provinsi Riau diwakili oleh Plt Sekretaris Daerah, M Yafiz dan diikuti oleh beberapa Kepala SKPD dan Forkopimda. (max/mcr)
