JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak jika kementeriannya disebut tidak peka akan kehadiran inovasi teknologi, alias 'gaptek' atau gagap teknologi.
Ia membantah, pertentangan terkait transportasi daring bukan terkait kehadiran aplikasi. Bahkan hingga kini ia mendorong agar transportasi publik bisa disandingkan dengan teknologi agar bekerja efisien dan menguntungkan masyarakat.
"Ini bukan pertentangan sistem aplikasi atau tidak. Walaupun saya menduga orang-orang berkepentingan menggeser seolah menhub tidak pro sistem aplikasi dan tidak pro modern," kata Jonan saat menggelar konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa (22/3/2016) malam.
Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini mengaku inovasi teknologi telah diterapkan di Kementerian Perhubungan sejak tiga tahun lalu. Menjadi masalah kemudian, kata Jonan adalah sarana transportasi yang harus sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.
"Kendaraan harus terdaftar, yang terdaftar itu berbadan hukum bukan perorangan. Harus ada uji kelayakan."
Sejak setahun lalu, kata Jonan, pihak Kemenhub telah menghubungi operator aplikasi transportasi daring. Ia menyarankan agar mereka didaftarkan sebagai perusahaan transportasi atau melakukan kerjasama dengan perusahaan taksi yang sudah ada.
"Perusahaan taksi yang sudah ada itu terbuka. Kalau kendaraan rental di Jakarta, Dishub (yang punya otoritas). Daftar disitu bukan saya kok," tegasnya. (max/cnn)
