PEKANBARU - Kepala dinas atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tampaknya perlu berhati-hati.
Pasalnya, jika tidak maksimal menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15 miliar, mereka terancam dicopot oleh Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT.
"Saat ini memang belum ada yang dicopot, tapi nanti akan diberlalukan sanksi kepada pejabat yang lalai," tegas Walikota, Senin (5/8/2019).
Pada 2018 lalu, Walikota mengaku telah mencopot salah seorang pejabat eselon III lantaran dinilai lalai dalam memanfaatkan DAK dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, ada miliaran rupiah DAK fisik tidak terpakai.
"Pejabat tersebut (seorang eselon III) lalai sehingga tidak melakukan tender. Maka kita memperingatkan kepada seluruh kepala OPD untuk tingkatkan kinerja," tegasnya.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M Noer mengaku belum mendapat laporan OPD yang lalai dalam penyaluran DAK 2019 sebesar Rp15 miliar tersebut. "Hingga saat ini belum ada laporan rinci OPD yang lalai," ujarnya.
Informasi yang Ia diterima, gagalnya penyaluran DAK belasan miliar itu lantaran gagal lelang. "Kendala pastinya belum jelas. Informasi, ada yang sudah buka lelang, tapi tidak ada yang ikut lelang," jelasnya.
