Kata Gerindra, Alangkah Baiknya Kalau Pemikiran Jokowi di Pemerintah, Prabowo di MPR

Kata Gerindra, Alangkah Baiknya Kalau Pemikiran Jokowi di Pemerintah, Prabowo di MPR

JAKARTA - Partai Gerindra menilai posisi MPR sangat strategis untuk ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karenanya, Gerindra menganggapi tidak etis membicarakan pembagian kursi pimpinan MPR.

"Bagi saya kurang etis berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. Sebab MPR adalah lembaga terhormat. Lembaga yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR Fary Djemy Francis di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Menurut Fary, tidak perlu mempermasalahkan sosok dan parpol yang akan menjadi pimpinan MPR. Karena itu, Fary tak mempersoalkan paket pimpinan MPR yang akan terbentuk. "Ya kita nggak masalah itu, kita nggak mau bicara tentang paket-paket itu, tapi kita harus sepakat dulu bahwa MPR ini adalah lembaga strategis," ujarnya.

Fary mengatakan perlu dicari figur yang tepat menjadi ketua dan wakil ketua MPR. Dia menyatakan kesiapan partainya menyodorkan calon pimpinan MPR. "Dan untuk itu maka mari kita cari orangnya siapa yang tepat untuk menjadi ketua dan wakil ketua (MPR). Kalau ditanya apakah Gerindra siap? Kita siap untuk menjadi pimpinan MPR," tegasnya.

Selain itu, Fary menyebut pemikiran Jokowi dan Prabowo Subianto yang berlaga dalam Pilpres 2019 tidak perlu dipertentangkan tapi justru harus dikolaborasikan. Jika pemikiran Jokowi tertuang dalam pemerintahan, Fary menyebut pemikiran Prabowo dapat diejawantahkan melalui MPR.

"Alangkah lebih baik bila pemikiran-pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran-pemikiran Pak Prabowo terejawantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR. Mengingat, untuk pimpinan DPR sudah ada mekanisme dan ketetapannya," katanya.

Menurut Fary, Gerindra adalah partai yang berkiblat pada Pancasila dan UUD 1945 serta menaungi semua kalangan. Karena itulah, Fary menilai pemikiran Gerindra perlu tertuang di parlemen melalui MPR.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pemikiran-pemikiran besar Gerindra dalam menjaga marwah negara tertuang di parlemen, dalam hal ini MPR. Jadi, makna rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kursi. Tapi bagaimana caranya mengolaborasi kedua pihak yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan, demi masa depan bangsa Indonesia," pungkasnya.


Berita Lainnya

Index
Galeri