JAKARTA - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kompleks Hambalang kemarin dinilai sebagai bentuk sindiran yang ditujukan kepada pemerintahan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Itu manuver keras kalau Pak SBY punya pekerjaan rumah yang belum selesai. Bukan hanya warisan SBY, kasus Hambalang kan dihentikan karena korupsi," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohamad Qodaridi kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Proyek pembangunan Hambalang dihentikan empat tahun silam. Pemberhentian terpaksa dilakukan karena kasus korupsi yang menjerat sejumlah politikus Partai Demokrat saat itu. Mereka ialah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Qodari menuturkan, unsur politis dari kehadiran Jokowi di Hambalang kemarin tidak dapat ditutupi, termasuk apabila nantinya ada balasan dari SBY. Rivalitas di antara pemimpin biasa terjadi. Saling sindir juga terjadi antara SBY dan Megawati Soekarnoputri.
"SBY mengomentari kebijakan Ibu Mega. Kemudian, Ibu Mega bilang SBY seperti poco-poco, maju selangkah mundur beberapa langkah," katanya.
Senada, Jurnalis senior Budiarto Shambazy mencontohkan sindiran yang disampaikan SBY ke Jokowi sebelumnya. Dalam rangkaian Tour de Java pada Rabu (16/3), SBY mengatakan pemerintah seharusnya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Pemerintah diharapkan mengurangi dan menunda belanja infrastruktur.
"Sepekan Tour de Java habis sehari dalam Tour de Hambalang," kata Budiarto.
Kondisi kompleks seluas 32 hektare itu saat ini terbengkalai dan tak terawat. Rangka-rangka beton bergeletakan di lantai dan berlumut terkena air hujan. Rumput liar memenuhi lantai. Ada pula sisa genangan air hujan akibat tak adanya atap bangunan. Di salah satu gedung terlihat tiang pancang mencuat dan warna dinding kehijauan karena lumut. Semua mulai rusak karena pelapukan.
Jokowi berkali-kali menggelengkan kepalanya saat meninjau kondisi bangunan-bangunan yang menggunakan anggaran APBN senilai Rp2,5 triliun. Kelanjutan proyek Kompleks Hambalang akan diputuskan dua pekan mendatang setelah pemerintah melakukan kajian atas kelayakan bangunan dan kondisi tanah. (max/cnn)
