BATHIN SOLAPAN — Ikatan Mahasiswa Kecamatan Bathin Solapan (IPMKBS) sangat terkejut dengan mendengar kabar dugaan PPK menyunat dana anggaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terkhususnya di Kecamatan Bathin Solapan yang sudah digelar pada 17 April 2019 lalu.
Pemotongan anggaran tersebut sangat terstruktur dan masif menurut informasi yang diterima dugaan pemotongan anggaran tersebut mulai dari PPK ke PPS dan dilihat dari akibat pemotongan ini pihak KPPS hanya sebagai pihak yang dirugikan sebagai jasa pelaksana ditingkat TPS.
- Baca Juga PELATIHAN PENYUSUNAN BISNIS MODEL KANVAS
Ketua IPMKBS Iwan Saputra mengatakan Kita baru saja mendapatkan informasi bahwa ada pemotongan dana anggaran penyelenggaraan Pemilu oleh Pihak PPK Kecamatan Bathin Solapan yang sudah digelar pada 17 April Tahun 2019 lalu dan ini membuat kita dari IPMKBS sangat terkejut atas informasi yang kami terima,” kata Ketua IPMKBS Iwan Saputra Senin (27/5/19) kepada sejumlah wartawan.
“Menurut informasi yang kami dapat dugaan pemotongan tersebut pihak KPPS lah sebagai yang dirugikan sebagai jasa pelaksana ditingkat TPS dan sama-sama kita ketahui bahwa anggaran penyelenggara dari KPU untuk Dana tenda Rp 1.600.000 dipotong pajak 4% sisa Rp 1.53600 lalu dipangkas secara bervariasi, Dana Atk/konsumsi Rp 1.080.000 potong pajak 10% Sisa Rp 972000 dan ini dipotong lagi secara bervariasi,Dana Bimtek untuk 4 orang 272000 ditelan habis atau tidak disalurkan,” terangnya.
Ditambahkan Iwan, Setelah kami hitung dugaan Anggaran yang dipangkas oleh PPK dan PPS sebesar Rp 1102000 / TPS, kalau keseluruhannya berkisar diangka 150 juta sampai 250 juta didalam hal pemotongan anggaran tersebut sangat bervariasi yang dilakukan oleh pihak PPK maupun PPS, kami sudah dapat data pernyataan dari pihak KPPS, disana bisa kita hitung sangat fantastis anggaran yang dipangkas oleh mereka.
“Maka dari itu kami mengutuk keras pihak PPK Kecamatan Bathin Solapan, kami minta kepada penegak hukum di Kabupaten Bengkalis untuk menindak tegas kejahatan yang sangat merugikan penyelenggara tingkat KPPS dan itu adalah uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebenar-benarnya serta info yang kami dapat juga pihak kepolisian sudah memerikasa para saksi dari PPS hingga KPPS bahkan PPK,” tuturnya.
Dikatakan Iwan, Hanya tinggal menunggu hari nya saja untuk gelar perkara di Polda Riau, Saat gelar perkara nanti kami akan lakukan aksi damai untuk mensuport pihak kepolisian agar tetap semangat membrantas kejahatan korupsi, kami dari mahasiswa akan kawal terus agar penegak hukum cepat dan akurat dalam membongkar yang kami duga kejahatan berjamaah ini.
“Kami akan tetap tunggu perkembangan dari hasil penyidikan pihak kepolisian Bengkalis, Salam hormat kami anti korupsi kejahatan terstruktur,” tandasnya.
Sementara itu Ketua PPK Kecamatan Bathin Solapan Patriadi saat dikonfirmasi via Whatsapp (WA) berkilah bahwa dana tersebut sudah diserahkan ke PPS dan meminta wartawan melakukan konfirmasi ke Sekretariat.
“Terkait Dana sudah kita serahkan ke PPS, tapi untuk kejelasannya silahkan tanyakan langsung dengan Sekretariat Rico” jawabnya dengan singkat.***
