PASIRPENGARAIAN - Lanjutan kunjungan kerjanya di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (11/4/2018), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, resmikan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma seluas 32.996 hektare melalui program "BUMN Untuk Sawit Rakyat" di lima Kabupaten di Provinsi Riau, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat.
Kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Negeri Seribu Suluk, didampingi Gubernur Riau dengan menggunakan Helikopter, disambut Bupati Rohul H. Sukiman, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua SIK M,Si dan Dirut Direkut Utama PTPN V, Jatmiko K Santosa, dan mendapat sambutan hangat dan ekspektasi yang meriah dari kalangan pelajar dan masyarakat Tandun.
Digiatan itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, bahwa peremajaan 725 hektar sawit di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Rohul tersebut merupakan langkah awal Pemerintah mendorong program tersebut lebih luas di Provinsi Riau.
"Presiden sudah melihat banyak sekali plasma-plasma sudah memasuki satu siklus. Berarti produktivitasnya sangat menurun, melalui Peremajaan Sawit Rakyat ini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Rini.
“Pada hari ini program perdana penanaman sawit bersama-sama dengan KUD Makarti Jaya ini adalah program yang kita harapkan nantinya ini betul-betul bisa memperbaiki kehidupan dan kemakmuran dari para petani sawit plasma,” ucapnya lagi.
BUMN untuk Sawit Rakyat yang dilaksanakan di Riau, merupakan program jangka panjang peremajaan sawit plasma atau sawit milik masyarakat yang bekerja sama dengan PT Perusahaan Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dan Perbankan dibawah BUMN, seperti Bank BNI, Mandiri dan BRI. Program tersebut berlangsung pada 2019 hingga 2025.
Di tahun 2019 ini, kata Menteri BUMN, peremajaan sawit di Riau diawali di lahan seluas 4.996 hektar. Selanjutnya, di 2020 hingga 2025 mendatang ditargetkan 28.000 hektar lahan sawit masyarakat lainnya yang diremajakan di lima kabupaten, yakni Kabupaten Siak, Rohul, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Kampar.
Juga dijelaskan Rini , dalam pelaksanaan program tersebut, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan hibah sebesar Rp 25 juta ke setiap petani pada lahan dua hektare. Namun, dia mengakui angka tersebut tidak cukup untuk melakukan peremajaan sawit.
"Pendanaan Rp25 juta, memang tidak cukup. Peremajaan itu perlu sedikitnya Rp 58 juta. Sehingga Rp25 juta diberikan tidak harus dikembalikan, kemudian dikombinasikan dengan kredit usaha rakat Rp33 juta, dengan bunga 7 persen dari bank BUMN," katanya.
Juga diakuinya, untuk menyukseskan program tersebut dirinya telah meminta langsung PTPN V sebagai penanggung jawab. Dia mengatakan, meminta PTPN V memberikan pendampingan mulai dari penanaman, perawatan hingga panen.
Sebutnya, para petani tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan berlangsung. Karena, lanjutnya, masyarakat akan tetap mendapatkan penghasilan dari kegiatan peremajaan sawit yang diasistensi oleh PTPN V.
"PTPN V akan melakukan pembinaan dari penananaman dan pemupukan. Pada saat yang sama petani jangan khawatir, karena mereka tetap bekerja. Mendapatkan penghasilan dari PTPN V. Insya Allah 3,5 tahun bisa mulai produksi bagus," ungkapnya.
Juga, PTPN V akan terus bertanggung jawab hingga masa panen tiba. Seandainya hasil panen tidak sesuai target, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kredit yang perlu mereka bayar ke Perbankan. “Komitmen PTPN V harus bertanggung jawab," ujarnya.
Direkut Utama PTPN V, Jatmiko K.Santosa menyatakan, pihaknya berkomitmen menjalankan program peremajaan sawit sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan melalui program ini, petani plasma akan mendapat kejelasan mulai dari pengajuan hingga panen.
"Kami yakin akan membantu pemerintah mengurai masalah dalam percepatan peremajaan sawit sehingga mampu meningkatkan produtifitas dan kesejahteraan petani," kata Jatmiko.
Secara khusus Jatmiko mengaku, peremajaan sawit yang dilaksanakan di Desa Kumain pada lahan 725 hektare menghabiskan biaya hingga Rp 42 miliar, berasal dari hibah BPDPKS dan kredit perbankan. Dari Rp 42 miliar, sekitar Rp 10 miliar diantaranya untuk biaya pelibatan masyarakat. Skema yang sama nantinya akan dilakukan secara massal dalam program tersebut di lima kabupaten di Riau hingga 2025.
Usai penanaman perdana kelapa sawit di KUD Makarti Jaya, Bupati Rohul H. Sukiman berharap, melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bantuan dari pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan harapan, dapat meningkat Produksi Kelapa Sawit rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dengan penanaman kembali (replenting) saya berharapdapat meningkatkan Produksi Sawit dan kesejahteraan masyarakat meningkat, Pemkab Rohul sangat mengapresiasi Pemerintah yang telah bersedia menjadi mitra dalam Program PSR ini,” imbaunya.
Dikegiatan “BUMN untuk Sawit Rakyat”, selain peremajaankelapa Sawit dan Konversi karet menjadi kelapa sawit melibatkan PTPN V, BPDPKS, Perbankan, Pemerintah Kabupaten dan Petani Plasma, BUMN juga gelar Program Pasar Murah dan Launching Produk Holding Perkebunan Nusantara “Walini” dan Solar murah untuk rakyat dari Pertamina. (Adv/Pemkab Rokan Hulu)
