SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti mengatakan menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) daerah Riau akan mengalami musim panas ekstrim pada tahun ini.
Dirinya mengatakan bahwa cuaca ekstrem ini akan terjadi sekitar bulan Mei hingga Oktober mendatang. "Bulan lima sampai bulan sepuluh nanti diperkirakan musim kemarau, ekstrim sekali nanti itu," ungkap Wakil Bupati Kepulauan Meranti H, Said Hasyim saat ditemui di kantornya Senin (25/3/2019).
Dirinya mengatakan untuk menghadapi hal tersebut, masyarakat diimbau untuk melakukan Shalat Taubat secara masal. "Kalau saya sisi agama minta sholat tobat secara umum, tempat-tempat maksiat ditutup," ungkapnya.
Dirinya juga meminta untuk setiap mesjid melakukan sholat Tobat secara masal. Dirinya mengatakan bahwa dalam mengantisipasi hal ini yang terpenting yang harus dilakukan adalah beribadah dan memohon kepada sang maha kuasa.
Dirinya juga meminta agar menutup tempat-tempat hiburan yang menjurus ke arah maksiat. "Tempat-tempat maksiat ditutup. Setiap mesjid diminta melakukan sholat tobat massal. Jauhkan maksiat. Setelah itu mohon perlindungan dari Allah," ujarnya.
Dirinya berharap bahwa kondisi alam yang diprediksi tersebut tidak terjadi. "Itu perkiraan, kalau memang Allah memberikan azabNya kepada kita, kita hanya bisa mengacu kepada kuasa Allah." pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Meranti Mustafa. Dirinya mengakui bahwa telah ada kesepakatan dengan Pemda bila dalam minggu akhir bulan Maret tidak ada hujan, maka akan dilakukan sholat Istisqoh.
"Alhamdulilah sudah ada hujan. Jadi memang dalam melaksanakan sholat Istisqoh (memohon kedatangan hujan) memang melihat kondisi dan keadaan," ujarnya.
Dirinya juga mendukung agar masyarakat Kepulauan Meranti untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. "Mari kita memperbaiki diri kita sendiri, mari kita bertobat, berdoa karena kemungkinan musibah itu terjadi akibat ulang tangan kita sendiri," ujarnya.
Dirinya mengatakan terkait tempat-tempat maksiat, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah.
"Yang pasti kita tetap mengimbau untuk mengindari perbuatan yang dilarang agama. Bila kita mengetahui atau melihat kita tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak berwenang. Kita tidak ingin bertindak sendiri sehingga menimbulkan persepsi lain di masyarakat," ujarnya.
