PEKANBARU - Ribuan guru sertifikasi di Kota Pekanbaru berencana kembali menggelar aksi demo, Rabu (20/3/2019). Sama seperti dua aksi demo sebelumnya, mereka menuntut agar tunjangan penambah penghasilan (TPP) dibayarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Aksi demo kembali dilakukan lantaran sampai kini belum ada kejelasan terkait tuntutan para guru sertifikasi di Pekanbaru tersebut. Guru SD dan SMP yang bersertifikasi menuntut Pemko merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, PNS dan CPNS di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Akibat terbitnya Perwako itu, para guru yang sudah sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan penghasilan atau TPP. Tahun 2018 lalu, guru sertifikasi ini masih menerima tunjangan penghasilan sebesar Rp1 Juta.
"Kami bakal menggelar aksi kembali di depan Kantor Walikota Pekanbaru. Sebab hingga kini belum ada keputusan terhadap masalah kami," kata Perwakilan Guru SD dan SMP Kota Pekanbaru, Zufikar Rahman, Selasa (19/3/2019).
Menurutnya, ada 1000 orang guru bakal hadir dalam aksi ini. Mereka menggelar aksi kembali setelah adanya kesepakatan para guru. Mereka menilai hampir dua pekan belum ada keputusan atau solusi yang jelas terhadap tuntutan guru. "Kami sudah menanti hampir dua minggu. Tapi belum ada kejelasan dari pemerintah kota terkait tuntutan kami," tegasnya.
Zulfikar menegaskan tidak ada negosiasi dalam aksi besok. Mereka menuntut solusi yang jelas dari Pemko Pekanbaru. "Kami ingin ada keputusan yang disampaikan kepada para guru. Kami minta jawaban iya atau tidak diterima tuntutan kami," ujarnya.
