JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab tudingan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga soal 'koalisi Jokowi banyak produksi koruptor'. TKN menilai korupsi bisa terjadi dari parpol mana saja, termasuk dari koalisi 02.
"Memangnya parpol pendukung 02 bersih? Tidak ada yang korupsi? Soal korupsi itu juga terjadi kepada parpol mana saja. Yang penting adalah bagaimana negara ini memiliki sistem untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi tanpa dilakukan intervensi politik dari siapa pun, termasuk oleh Presiden Jokowi," kata Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Sabtu (16/3/2019).
Ace kemudian menyinggung kasus korupsi yang menjerat politikus dari parpol koalisi 02, yakni politikus PAN atau Wakil Ketua DPR nonaktif, Taufik Kurniawan. Karena itu, dia mengatakan tak perlu asal menuding. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah menguatkan KPK untuk terus memberantas korupsi.
"Soal korupsi juga terjadi pada partai-partai pendukung 02. Yang paling mutakhir adalah Wakil Ketua DPR dari salah satu parpol pendukung 02. Sebelum ada 2 orang ketua umum parpol yang menjadi pendukung 02 yang terjerat kasus korupsi antara lain soal sapi dan Hambalang di era sebelumnya," paparnya.
"Oleh karena itu, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita memperkuat KPK agar dapat berperan kuat dalam melakukan pemberantasan korupsi," lanjut Ace.
Ace melanjutkan pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan KPK mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Pelaku korupsi di era Jokowi ditindak tegas tanpa tebang pilih.
"Bahkan Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas tanggal 13 Maret yang lalu bahwa tidak ada alasan untuk benarkan korupsi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi. Ini telah dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan tidak pernah mengintervensi proses hukum kasus korupsi, demi melindungi siapapun termasuk Ketum parpol pendukungnya," paparnya.
Ketua DPP Partai Golkar itu melihat serangan kubu Prabowo-Sandiaga saat sini seperti sedang mencoba mencari keuntungan dari kasus Rommy. Dia menyarankan untuk menyerahkan kasus Rommy ke KPK.
"Terlihat sekali kubu 02 berharap mengais-ngais keuntungan elektoral dengan kasus OTT-nya Rommy. Lebih baik kita serahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Hormati KPK yang sekarang sedang bekerja. Kami sangat prihatin atas apa yang menimpa Rommy," kata Ace.
Sebelumnya, juru bicara BPN Andre Rosiade menyebut OTT terhadap Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) merupakan puncak gunung es penanda banyaknya kader koalisi 01 yang terjerat korupsi. BPN mengungkit pernyataan Prabowo soal korupsi sudah stadium 4.
"Penangkapan Ketum PPP Rommy ini adalah puncak gunung es bahwa koalisi Pak Jokowi ini adalah koalisi parpol yang banyak memproduksi koruptor dan juga mengkonfirmasi pernyataan Pak Prabowo mengenai perilaku korupsi di Indonesia sudah di stadium 4," ucap Andre kepada wartawan, Jumat (15/3).
