PEKANBARU - Selain menyoroti soal rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat di Riau pidato pertama Gubenur Riau Syamsuar saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Riau, Senin (11/3/2019), Syamsuar juga sempat menyinggung soal kebutuhan energi listrik di Provinsi Riau semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri.
Sampai bulan Desember 2018 Ratio Elektrifikasi (RE) Provinsi Riau sebesar 95,9 persen. "Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik sebanyak 74 Desa dari 1.859 jumlah Desa dan Kelurahan. Kabupaten yang paling rendah layanan listrik adalah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru mencapai 77,64 persen dari 236 Desa dan Kelurahan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Gubri Syamsuar juga sempat menyampaikan, terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57 persen turun menjadi 2,71 persen pada tahun 2017.
Terjadinya pergeseran struktur perekonomian provinsi Riau dari tahun 2012 ke tahun 2017 dari pertambangan dan penggalian ke sektor industri pengolahan. "Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas sehingga minat investasi pada sektor migas mengalami penurunan," sebutnya.
Selain itu, masih tingginya tingkat Kemiskinan dan pengangguran di Riau juga sempat disampaikan oleh Gubri Syamsuar dalam pidato perdananya di gedung DPRD Riau.
Ia menilai, tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5 persen yaitu 7,41 persen atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan.
Kabupaten/Kota yang berada di atas tingkat kemiskinan provinsi terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti (28,99 persen), Rokan Hulu (10,91 persen), Pelalawan (10,25 persen), Kuantan Singingi (9,97 persen), Kampar (8,02 persen) dan Kabupaten Rokan Hilir (7,88 persen).
Kemudian, belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, hal tersebut dapat dilihat dari produksi beras Provinsi Riau tahun 2013-2017 menurun sebesar 3,65 persen per tahun.
Di sisi lain, kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau dari tahun 2013- 2017 tumbuh 1,38 persen per tahun. Hal ini Provinsi Riau harus mendatangkan pasokan beras dari luar masih sangat tinggi.
Tahun 2017 produksi beras Riau hanya 33,00 persen dari kebutuhan konsumsi beras Riau dan rasio ini memiliki penurunan sebesar 5,74 persen per tahun. Tidak hanya itu, Syamsuar juga menyampaikan terkait masih Rendahnya Pengelolaan Potensi Budaya Melayu dan Pariwisata.
Masih belum optimalnya pelestarian budaya khususnya budaya melayu. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi.
Selama kurun waktu 2013-2017, jumlah karya seni budaya Melayu yang direvitalisasi dan diinventarisasi baru mencapai sebanyak 120 karya seni budaya Melayu.
"Sementara potensi karya seni budaya Melayu terutama di sumber 4 Sungai besar sebagai tempat peradaban melayu masa lalu cukup besar. Hal yang sama juga terjadi pada cagar budaya baru dilestarikan hanya sebanyak 433 dari 2.862 cagar budaya yang ada, serta belum terinternalisasinya nilai- nilai, tradisi dan hasil karya Budaya Melayu Riau di lingkungan Sekolah (Ekstrakurikuler) dan ruang umum (publik)," bebernya.
Sektor pariwisata, juga menjadi perhatian Gubri Syamsuar. Ia menyebut jika sektor bini masih dihadapkan pada permasalahan masih banyaknya destinasi wisata yang belum memiliki legalitas status lahan, sehingga pemerintah tidak dapat membangun fasilitas pariwisata.
Komponen 3 A (Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi) yang ada di destinasi wisata belum terfasilitasi dan dikelola dengan maksimal. Terkahir terakhir, Gubri Syamsuar juga menyoroti soal masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik.
"Pemasalahan Kepagawaian di Provinsi Riau saat ini adalah menyangkut pada masih belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN," pungkasnya.
.jpeg)