JAKARTA - Beberapa BUMN dipimpin oleh orang yang tidak kompeten bidangnya. Hal itu karena politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap para aktivis yang sebenarnya tidak kompeten dan parahnya lagi pengangguran.
"Memang banyak kepentingan di BUMN. Saya setuju ada komisaris BUMN yang dari tim pemenangan Jokowi. Tapi itulah fakta (tidak kompeten)," kata Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo", Arief menegaskan, kepentingan politik Jokowi itu seakan memaksa Menteri BUMN Rini Soemarno yang berwenang untuk menempatkan para aktivis sebagai pemimpin di BUMN.
"Ketika dia (Jokowi) sudah menang, ini ditempatkan di BUMN. Kita harus terima kenyataan bahwa aktivis pendukung Jokowi ini adalah pengangguran, yang setelah menang ya masuk BUMN," sesal Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
"Memang pengangguran, Eko Sulistyo, Fadjroel Rachman, kalau saya kan pekerja. Kalau para aktivis itu kan pengangguran," tambah Arief Poyuono. Diakuinya bahwa kemampuan dirut dan komut yang buruk memang tidak berpengaruh besar terhadap kinerja BUMN tersebut.
Arief menegaskan, jika nanti pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menang Pilpres 2019, praktik semacam ini akan dihapuskan. "Nanti kalau Pak Prabowo menang saya jamin itu akan saya tahan. Saya akan cari komisaris yang bisa bekerja," pungkasnya.
